SINGARAJA – Di tengah kisruh SMP Negeri membludaknya pendaftaran peserta didik baru (PPDB), justru berbeda dengan sekolah swasta.
Hal inilah yang kini dialami oleh sekolah swasta SMP Bhaktiyasa Singaraja yang berlokasi di Jalan Ngurah Rai Nomor 29, Singaraja.
Dulunya sekolah ini sempat mengalami kemajuan sebelum sistem PPDB zonasi diberlakukan. Bahkan, sekolah ini melahirkan peminpin andal di Buleleng.
Di antaranya mantan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng (Putu Bagiada-Made Arga Pynatih). Bahkan Gubenur Bali I Wayan Koster juga sempat merasakan bersekolah di SMP Bhaktiyasa.
Ketua Yayasan Bhaktiyasa Putu Mertayasa yang didampingi sekretaris II yayasan Putu Agung Temaja membenarkan menurunnya minat anak sekolah ditempatnya.
Penurunan parah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Terlebih lagi mulai ada penerapan sistem PPDB dengan aturan jalur zonasi. Sekolah terdekat dari rumah tinggal siswa.
“Saat ini siswa SMP hanya tersisa 13 orang. Tahun ajaran 2018/2019 lalu kami tidak dapat siswa. Apalagi sekarang kami yang sudah membuka pendaftaran, belum ada siswa yang mendaftar. Baru 3 lulusan hanya ambil formulir saja,” terang Mertayasa.
Hal yang sama juga terjadi pada SMA dan SMK Bhaktiyasa. Untuk SMA Bhaktiyasa tahun 2018 lalu jumlah siswa baru nol. Tak ada sama sekali siswa yang mendaftar.
Begitu pula SMK Bhaktiyasa yang fokus penjurasannya pada kesehatan siswa hanya mampu menerima 3 siswa saja.
Karena jumlah siswa yang sedikit dengan terpaksa yayasan harus memindah 3 siswa SMK tersebut ke sekolah SMK di Buleleng.
Pihak yayasan tak mampu membayar operasional sekolah. Baik gaji guru dan biaya operasional sekolah lainnya.
“Setelah kami buka pendaftaran tahun ajaran 2019/2020 saat ini untuk SMA dan SMK belum ada siswa baru yang mendaftar,” ungkapnya.
Menurutnya, animo dari lulusan SD dan SMP untuk bersekolah melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut sangatlah tinggi. Semestinya setiap tahun sekolah swasta kebagian siswa baru.
Sekolah swasta selalu ingin beriringan dan berjalan bersama dengan sekolah negeri. Kemudian ingin tetap jadi menjadi patner pemerintah.
Menurunnya jumlah siswa selain karena sistem PPDB jalur zonasi. Juga tidak konsisten pemerintah daerah terhadap sekolah negeri dalam hal jumlah kuota siswa yang diterima.
Jika 10 kelas yang diterima dengan kuota 320 siswa. Kenyataan di lapangan adanya penambahan jumlah kelas. Maka pemerintah harus konsisiten tidak melakukan penambahan jumlah kelas.
“Itu sejati letak masalahnya. Sehingga lulusan siswa SD dan SMP akan mencari sekolah lainnya,” kritiknya.
Melihat minimnya jumlah siswa di SMP, SMA dan SMK Bhaktiyasa, dengan terpaksa menutup sekolah SMP, SMA dan SMK, catatannya jika tidak ada sama sekali siswa yang mendaftar.
“Tetapi khusus kelas IX SMP yang tersisa 13 orang siswa tetap dilakukan pemberlajaran hingga mereka lulus,” ucapnya.
Lanjut Mertayasa, seandainya terjadi kondisi seperti itu. Pihak yayasan kedepan akan membuka sekolah pelatihan kapal pesiar atau perguruan tinggi.
“Dengan tujuan yayasan ini terus dan dan berdiri di Buleleng,” pungkasnya.
