MANGUPURA – Dampak dari pendapatan asli daerah (PAD) Badung yang belum mencapai target memaksa Pemkab Badung melakukan rasionalisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Salah satunya rasionalisasi anggaran di Dinas Pariwisata (Dispar) Badung yang tidak lagi ada promosi pariwisata keluar negeri.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung I Made Badra mengakui terkait rasionalisasi anggaran promosi pariwisata keluar negeri.
Selain promosi pariwisata keluar negeri dipangkas, Festival Indonesia yang sudah dirancang akan dilaksanakan di Moskow juga batal.
“Ia rencananya kami buat Festival Indonesia di Moskow, tapi karena tidak ada anggaran semuanya jadi batal,” jelas Badra kemarin.
Kata dia, program dari bulan Juli hingga akhir tahun tidak akan ada promosi pariwisata ke luar negeri lagi.
Bahkan, tim anggaran dari Badan Pendapatan Kabupaten Badung juga telah melakukan rapat dengan Disparda yang menyampaikan Pendapatan Badung tidak tercapai.
Akhirnya, nominal anggaran Dispar yang dirasionalisasi sebesar Rp 6 miliar. “Dampknya, semua program kegiatan promosi kita ditiadakan,” terang birokrat asal Kuta ini.
Kata dia, empat lokasi tujuan promosi ke luar negeri yang batal. Yakni pada bulan Agustus ke Rusia, September ke Jepang, Oktober ke Amerika dan November ke London.
“Selain keluar negeri, promosi di dalam negeri juga distop yakni promosi ke Manado pada Festival Pesona Bunaken. Pada Festival itu kita ikut
gabung untuk jualan table top untuk meningkatkan kunjungan pariwisata ke Bali,” tutur Badra yang juga menjabat Plt Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung ini.
Sementara upaya Dispar yang dilakukan untuk tetap meningkatkan kunjungan yakni hanya melakukan promosi melalui online.
Sebab Kabupaten Badung kini sudah mempunyai website dalam melakukan promosi. “Iya sekarang kita hanya gunakan website saja.
Walaupun tidak maksimal apa boleh buat. Ini kita lakukan sembari melanjutkan penataan objek wisata yang sedang berlangsung,” jelasnya.
Secara terpisah, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa tak menampik adanya rencana rasionalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Namun, dia mengakui masih proses. “Kami masih jaga-jaga untuk masuk di (APBD) Perubahan,” jelas Adi Arnawa.
Sementara rasionalisasi ini juga melihat progres pendapatan hingga pertengahan tahun ini. Sayangnya, mantan Kepala Bapenda ini belum bersedia membeberkan anggaran yang dirasionalisasi.
Termasuk besaran rasionalisasi. “Belum masih proses. Kami juga melihat progres pendapatan di 2019 ini. Kami perlu rasionalkan itu semua, sesuai dengan prakiraan realisasi yang disampaikan oleh Bapenda,” pungkasnya.
