DENPASAR – Peraturan Presiden (Perpres) terkait mobil listrik sudah resmi diteken Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo.
Lalu bagaimana dengan penerapan di Bali? Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan akan menjalankan peraturan tersebut.
“Kita akan berlakukan. Saya sudah coba kemarin sepeda motor listriknya,” kata Gubernur Koster, Rabu (14/8) siang.
Saat ini Koster sendiri akan mengumpulkan dan juga telah melakukan upaya dengan pihak PT. Wijaya Karya untuk penggunaan sepeda motor listrik di Bali.
Bahkan rencananya, sepeda motor listrik ini akan dirakit di Bali. Lebih tepatnya akan dilakukan di Jembrana. “Saya minta agar dirakit di Bali saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, dikutip dari Jawa Pos.com, sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) akan mendukung PT Gesits Technologies Indo (GTI) dalam memproduksi motor listrik yang dikembangkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.
Direktur PT GTI Zaki Nahdi Saleh mengatakan, produksi akan dilakukan di lahan dan bangunan milik anak perusahaan PT Wika di kawasan industri Cileungsi, Jawa Barat.
Dengan kapasitas yang tersedia saat ini, pihaknya menargetkan angka produksi 5 ribu unit per bulan. Dengan demikian, dalan setahun bisa mencapai 60 ribu unit.
Terkait pemasarannya, Zaki mengungkapkan pada tahap awal ini cukup positif. Harga belum diumumkan secara resmi saja, pre-order sudah banyak masuk.
Termasuk 100 unit yang dipesan Presiden Joko Widodo. “Kalau dari sisi pasar, kita sudah ada pre-order. Sampai 30 ribu,” ujar Zaki di istana kepresidenan.
Dia berharap produk tersebut bisa bersaing. Salah satu kunci yang disiapkannya adalah menghadirkan harga yang kompetitif.
Berdasar hitungannya, harga umum motor listrik ada di kisaran Rp 50 juta lantaran harga baterai yang mahal. Namun, pihaknya sudah menyiasati dengan bekerja sama bersama Pertamina.
Rencananya baterai dimiliki Pertamina yang juga bertindak sebagai swap battery station. Dengan cara tersebut, harga pasar bisa terpangkas jauh lebih murah. “Harga pasar kurang lebih 22 sampai 23 juta,” imbuhnya.
