29.3 C
Jakarta
22 November 2024, 11:02 AM WIB

Pengungsi Membeludak, Mensos Khofifah Sebut Perlu SK Darurat Gubernur

RadarBali.com  – Presiden Joko Widodo menggelar kunjungan kerja perdana ke Buleleng Selasa kemarin (26/9).

Dalam kunjungan resmi untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai presiden, Jokowi juga didampingi pula oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan itu, Jawa Pos Radar Bali melakukan wawancara doorstop dengan Khofifah terkait dengan kondisi Gunung Agung.

“Dari awal kami terkonfirmasi sudah mulai kelihatan aktivitas vulkanologi dari Gunung Agung. Saya besoknya, minta bupati Karangasem segera mengeluarkan SK darurat, karena itu akan menjadi pintu masuk untuk mengeluarkan CBP (Cadangan Beras Pemerintah),” ujarnya kemarin.

Lanjut Politisi PKB ini, CBP dalam tingkat kabupaten sudah sampai dengan 100 ton. Namun, dalam proses evakuasi ternyata tidak hanya di Karangasem saja, melainkan ke Bangli, Buleleng, Klungkung bahkan ada juga yang ke Denpasar.

Semakin hari yang terkomunikasikan jumlah pengungsi juga bertambah. Dalam catatan Khofifah, titik-titiknya juga bertambah pagi ini (kemarin) dan mungkin, katanya sudah sekitar 357 titik yang terkomunikasikan.

Artinya, kata Khofifah, untuk bisa deploy logistic terutama CBP tidak cukup hanya SK darurat dari Bupati Karangasem. Melainkan juga SK darurat dari Gubernur.

“Supaya kalau ada proses pengiriman CBP misalnya dari gudang divre (divisi regional) dan sub divre bulog, kalau SK daruratnya Karangasem maka semua dikirim ke Karangasem dulu baru kemudian dikirim ke kota-kota lain. Tapi kalau ada SK darurat Gubernur, maka dari gudang divre dan sub divre itu bisa langsung ke titik-titik di luar kabupaten Karangasem,” terangnya.

Nah, lanjut Khofifah, karena jumlah pengungsinya cukup besar, dan sampai hari ini (kemarin) pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)juga menyampaikan tidak ada yang bisa memastikan kapan sebetulnya proses erupsi atau letusan itu terjadi.

Maka evakuasi akan terus dilakukan. “Jikalau jatah dari pemkab Karangasem sudah terpakai semua, jatah dari pemprov Bali sudah terpakai semua, baru kemudian kewenangan di Kementrian Sosial. Tapi saya ingin memastikan kita punya stok CBP nasional jauh lebih dari cukup,” ungkapnya.

Khofifah berharap ada komunikasi yang intensif dan baik dilakukan dalam pendistribusian ini.  

“Mudah-mudahan koordinasi diantara koordinator titik-titik pengungsi itu bisa terkomunikasikan, terupdate. Karena jumlah yang sangat besar seperti yang ada di Bali seperti sekarang itu membutuhkan komunikasi yang intensif supaya terdistribusi dengan baik,” pungkasnya.

RadarBali.com  – Presiden Joko Widodo menggelar kunjungan kerja perdana ke Buleleng Selasa kemarin (26/9).

Dalam kunjungan resmi untuk pertama kalinya setelah menjabat sebagai presiden, Jokowi juga didampingi pula oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Dalam kesempatan itu, Jawa Pos Radar Bali melakukan wawancara doorstop dengan Khofifah terkait dengan kondisi Gunung Agung.

“Dari awal kami terkonfirmasi sudah mulai kelihatan aktivitas vulkanologi dari Gunung Agung. Saya besoknya, minta bupati Karangasem segera mengeluarkan SK darurat, karena itu akan menjadi pintu masuk untuk mengeluarkan CBP (Cadangan Beras Pemerintah),” ujarnya kemarin.

Lanjut Politisi PKB ini, CBP dalam tingkat kabupaten sudah sampai dengan 100 ton. Namun, dalam proses evakuasi ternyata tidak hanya di Karangasem saja, melainkan ke Bangli, Buleleng, Klungkung bahkan ada juga yang ke Denpasar.

Semakin hari yang terkomunikasikan jumlah pengungsi juga bertambah. Dalam catatan Khofifah, titik-titiknya juga bertambah pagi ini (kemarin) dan mungkin, katanya sudah sekitar 357 titik yang terkomunikasikan.

Artinya, kata Khofifah, untuk bisa deploy logistic terutama CBP tidak cukup hanya SK darurat dari Bupati Karangasem. Melainkan juga SK darurat dari Gubernur.

“Supaya kalau ada proses pengiriman CBP misalnya dari gudang divre (divisi regional) dan sub divre bulog, kalau SK daruratnya Karangasem maka semua dikirim ke Karangasem dulu baru kemudian dikirim ke kota-kota lain. Tapi kalau ada SK darurat Gubernur, maka dari gudang divre dan sub divre itu bisa langsung ke titik-titik di luar kabupaten Karangasem,” terangnya.

Nah, lanjut Khofifah, karena jumlah pengungsinya cukup besar, dan sampai hari ini (kemarin) pihak Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)juga menyampaikan tidak ada yang bisa memastikan kapan sebetulnya proses erupsi atau letusan itu terjadi.

Maka evakuasi akan terus dilakukan. “Jikalau jatah dari pemkab Karangasem sudah terpakai semua, jatah dari pemprov Bali sudah terpakai semua, baru kemudian kewenangan di Kementrian Sosial. Tapi saya ingin memastikan kita punya stok CBP nasional jauh lebih dari cukup,” ungkapnya.

Khofifah berharap ada komunikasi yang intensif dan baik dilakukan dalam pendistribusian ini.  

“Mudah-mudahan koordinasi diantara koordinator titik-titik pengungsi itu bisa terkomunikasikan, terupdate. Karena jumlah yang sangat besar seperti yang ada di Bali seperti sekarang itu membutuhkan komunikasi yang intensif supaya terdistribusi dengan baik,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/