GIANYAR – Rencana pemberian bantuan Rp 10 miliar Pemkab Gianyar pada 2020 untuk Pemkab Bangli pascaancaman urug daerah aliran sungai (DAS) dipertanyakan dewan.
Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Gianyar, menuding pemberian bantuan ke Bangli itu bermuatan politis.
Itu karena pada 2020 mendatang, di Kabupaten Bangli akan digelar Pemilihan Bupati. Tudingan itu mencuat dalam sidang paripurna penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi di Gedung DPRD Gianyar kemarin.
PU Fraksi Demokrat itu dibacakan oleh Ketua Fraksi Demokrat I Gede Sudiarta. Demokrat menilai, Gianyar saat ini masih meminta bantuan dana dari pusat.
Bahkan, Gianyar juga mendapat bantuan dari Pemkab Badung.“Penting untuk memperhatikan aspek urgensi, alasan, kemampuan keuangan kita serta dari sisi moment,” ujar Sudiarta.
Dia juga menyorot keuangan pemerintah di Gianyar belum mampu sepenuhnya membiayai seluruh total belanja APBD Gianyar.
“Kemampuan kita membiayai seluruh APBD tidak sampai setengahnya. Artinya kita masih menyusui dari pemerintah pusat.
Bahkan, pengalaman tahun sebelumnya kita masih menerima bantuan dari Kabupaten Badung,” jelasnya.
Melihat hal itu, Demokrat merasa masih kurang elok bila Gianyar membantu kabupaten lainnya.
Sekalipun bertetangga. Apalagi nilainya mencapai Rp 10 miliar yang rencananya diberikan pada tahun 2020.
Sudiarta menilai, tahun 2020, Kabupaten Bangli akan menggelar hajatan politik, pemilihan Bupati.
“Jangan sampai ada kesan niat baik bupati nantinya diinterpretasikan niatan politis semata. Karena itu saran kami, kiranya niat itu ditunda dulu. Sampai kita mendapatkan momen yang tepat dan logis,” pintanya.
Menanggapi tudingan Fraksi Demokrat, Bupati Gianyar I Made Mahayastra, menuturkan terkait bantuan ke Bangli.
Pada era Bupati Tjokorda Gde Budisuryawan (CBS), Kabupaten Gianyar, Badung dan Kota Denpasar sudah diminta membantu daerah lain.
“Namun, waktu itu pak Cok Budi bertangguh. Kami (Gianyar) tidak meminta tidak memberi, karena kami masih membutuhkan anggaran untuk membangun Gianyar.
Waktu itu Denpasar juga sama sifatnya, sehingga Badung yang waktu itu masih (memberikan bantuan, red),” jelasnya.
Mahayastra mengatakan hal itu sudah puluhan tahun lalu. Menurut Bupati asal Payangan ini kini keuangan Gianyar sudah tumbuh seperti belanja yang tercantum dalam (APBD) 2020.
Jumlahnya sudah menyentuh Rp 3 triliun. “Sehingga sudah dianggap mampu untuk membantu.
Kalau kurang mungkin lagi seratus tahun pun kurang, tidak akan pernah kita kelebihan dana membangun Gianyar,” terangnya.
Mengenai bantuan Badung ke Gianyar, Mahayastra menjawab diplomatis. “Bantuan dari Badung, saya ditawarin ya saya terima.
Teknisnya memang memohon, tetapi bupatinya kan menawarkan ke Gianyar untuk dibantu,” jelasnya.
Bantuan untuk Kabupaten Bangli akan direliasasikan sebesar Rp 10 miliar pada APBD induk 2020.
Bantuan tersebut rencananya akan disalurkan lewat Bantuan Keuangan Khusus (BKK). “BKK masuk ke APBD-nya dia (Bangli, red) yang mencairkan nanti bupatinya.
Kami sudah konsultasikan dengan BPK, terkait bantuan ke Bangli ini secara teknis sudah diperiksa oleh BPK dan dibolehkan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, rencana bantuan ke Bangli itu muncul saat pembahasan keuangan di Gedung Dewan beberapa waktu lalu.
Bantuan ke Bangli itu juga muncul tak lama setelah bupati Bangli, mengancam akan menguruk sampai ke sungai.
Saat itu, ancaman diarahkan ke Denpasar. Namun, apabila Bangli betul-betul menguruk sampai ke sungai, Gianyar yang lebih dulu kena.
