SINGARAJA – Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik (Kominfosanti) menyediakan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar.
Alokasi anggaran itu diperuntukkan bagi finishing pembangunan gedung Buleleng Command Centre (BCC).
Pembangunan gedung BCC sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2019 lalu. Saat itu pemerintah merogoh anggaran sebesar Rp 3,94 miliar.
Bangunan itu sudah dikerjakan pada Desember lalu. Hanya saja gedung belum tuntas 100 persen. Sebab interior gedung belum selesai dikerjakan.
Kepala Dinas Kominfosanti Buleleng Ketut Suweca mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar.
“Anggaran itu meliputi untuk pengerjaan finishing dan interior kantor. Sekarang yang baru selesai bangunannya saja,” kata Suweca.
Setelah tuntas dikerjakan, command centre tidak langsung beroperasi. Sebab masih dibutuhkan pengadaan perangkat untuk mendukung operasional command centre.
“Hitung-hitungan kami untuk pengadaan perangkat teknologinya itu diprediksi sekitar Rp 5,8 miliar. Itu nanti pengadaan tahun 2021,” imbuhnya.
Sementara itu Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan secara terpisah mengatakan, command centre akan menjadi pusat data dan teknologi di Kabupaten Buleleng.
Pemerintah akan mengembangkan teknologi, aplikasi, dan basis data. Sehingga pemerintah bisa bekerja lebih efektif dan efisien.
“Itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Karena butuh alat-alat. Kalau sekarang, operasional standar seperti e-planning
dan e-budgeting dijalankan dulu. Targetnya tahun depan bisa beroperasi secara penuh sebagai pusat kendali,” kata Agus.
Sekadar diketahui, command centre akan menjadi pusat data milik pemerintah di Kabupaten Buleleng.
Data-data yang selama ini tersebar di beberapa dinas, akan dihimpun menjadi satu. Data-data tersebut akan diolah menjadi bentuk digital, sehingga lebih mudah diakses.
Selain itu Command Centre juga akan menjadi lokasi penyimpanan server milik pemerintah. Selama ini server-server data milik pemerintah, disimpan oleh masing-masing dinas.
Pemusatan server akan memudahkan pemerintah mengelola dan memelihara aplikasi. Terlebih kini ada 54 buah aplikasi yang dikelola pemerintah.
