NEGARA – Sejumlah konsumen perumahan bersubsidi kecewa. Perumahan yang dibangun salah satu pengembang tidak dilanjutkan, padahal sudah membayar sejumlah uang sebagai tanda jadi.
Sementara itu, pengembang berdalih penghentian pembangunan bagi pembeli perumahan akibat dari perubahan sistem pembiayaan perumahan bersubsidi dari pemerintah pusat.
Perumahan bersubsidi yang dikeluhkan berada di Desa Baluk, Kecamatan Negara. Menurut salah satu konsumen, pembayaran awal untuk pembelian rumah sudah dilakukan sejak pertengahan 2019 lalu.
Namun, hingga saat ini rumah yang diharapkan belum rampung. Pembayaran awal sekitar Rp 8 juta, akan tetapi sampai saat ini belum ada kepastian mengenai kelanjutan pembangunan.
Beberapa pembeli yang sudah membayar terpaksa memutuskan tidak melanjutkan pembelian dan meminta pengembang mengembalikan uang yang sudah masuk.
Sayangnya, pengembang belum mengembalikan uang yang telah masuk, dengan alasan tetap akan melanjutkan pembangunan.
Pantauan di lokasi perumahan yang berada di tengah sawah, perbatasan dengan Desa Banyubiru tersebut perumahan seperti terbengkalai.
Sejumlah bangunan yang dalam proses ditinggalkan begitu saja. Sekitar perumahan sudah rimbun tumbuhan liar.
Ketut Wirawan pengembang perumahan tersebut saat dikonfirmasi mengatakan, masalah perizinan untuk perumahan sudah selesai.
Pembangunan tidak bisa dilanjutkan karena masalah bank yang belum bisa memproses kredit pemilikan rumah. “Bank yang belum bisa KPR,” ujarnya.
Menurut pria yang pernah menjadi bakal calon bupati pada tahun 2015 ini, alasan pihak bank masalah kuota yang sudah habis dan beberapa alasan lain.
Karena itu, sejumlah konsumen yang sudah membayar belum bisa mendapatkan rumah bersubsidi yang diharapkan.
Dari enam orang yang mengambil perumahan bersubsidi, sudah empat orang yang diproses. “Rumahnya yang baru bayar Rp 4 juta belum jadi, yang bayar lunas Rp 8 juta sudah jadi, tapi maaf 90 persen,” ungkapnya.
Pihaknya tidak melanjutkan pembangunan karena menunggu pembiayaan dari bank. Pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan, karena sudah memohonkan untuk KPR bersubsidi.
Namun, saat ini masih terkendala, karena dialihkan pada komersil. Sedangkan konsumen menolak untuk dialihkan ke komersil. “Kita disuruh menunggu, katanya ada kuota lagi untuk rumah bersubsidi,” terangnya.
Sebelumnya sempat diundang sosialisasi ke Singaraja mengenai perumahan bersubsidi, pemerintah pusat mengatakan menambah lagi perumahan bersubsidi.
Akan tetapi kenyataan sampai saat ini belum ada penambahan perumahan bersubsidi. “Kita disuruh menunggu, karena konsumen tidak mau kalau dialihkan pada komersil,” tandasnya.
