GIANYAR – Anggota DPR RI Nyoman Parta menggelar sosialisasi 4 pilar di wantilan Pura Taman Pule. Dalam sosialisasi yang dihadiri 250 siswa SMKN 1 Mas,
mencuat pertanyaan kritis mengenai perselisihan soal Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) yang masih saja terjadi saat ini. Bahkan, cenderung kian mengeras di media sosial.
Padahal Indonesia telah lama merdeka. Salah satu siswa perempuan bertanya dalam forum kenapa perselisihan soal SARA masih saja ada?
Parta yang memandu jalannya forum meminta siswa lain yang menjawab pertanyaan itu. Salah satu siswa cowok mengacungkan tangan. Dia memberikan jawaban bijak.
“Karena ego kita di Indonesia terlalu tinggi. Hanya inginkan golongan sendiri yang menang, gak hiraukan golongan lainnya. Sebaiknya turunkan ego kita, bersatu dalam NKRI,” ujar siswa cowok itu dalam forum, disambut aplaus.
Usai sosialisasi, Parta merasa tercengang dengan antusiasme dan jawaban yang diberikan para siswa.
“Melihat antusais mereka, kita tak perlu ragu lagi anak kita paham 4 pilar, tinggal nanti diajari lebih aplikatif,” ujarnya.
Politisi senayan asal Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Gianyar itu memang sengaja tidak menyampaikan banyak teori.
“Tadi lebih komunikatif, tidak perlu ragu khawatir pemahaman tentang pelaksanaan 4 pilar kebangsaan di Bali. Mereka jawab tanpa teks, bukan hafalan,” jelasnya.
Bahkan, Parta juga mengacungi jempol atas jawaban siswa cowok tentang banyak perselisihan yang masih ada. “
Tadi ada pertanyaan kenapa konflik agama masih ada. Yang dijawab sama temannya karena ego golongan merasa paling benar. Jadi gerima perbedaan sebagai anugerah,” terangnya.
Dia pun mengingatkan jika Indonesia terdiri dari beragam suku, agama dan ras. “Harus disadari betul, hidup di Indonesia berbagi bahwa ada orang lain di tengah kita,” paparnya.
Dalam sosialisasi 4 pilar itu, berisi tentang materi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Selain mendapat pertanyaan dari siswa, pertanyaan juga datang dari beberapa guru. Salah satu guru menanyakan kenapa UUD 1945 diamandemen sampai berulang kali.
Parta pun menjawab jika amandemen itu menyangkut beberapa aturan yang lebih relevan. Contohnya, soal pasal jabatan presiden.
“Dulu zaman pak Harto, presiden boleh menjabat 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Bahasa ini gak ada batasan. Jadi diamandemen hanya 2 periode,” ujarnya.
Kemudian soal jabatan MPR RI. Dulu MPR dijabat unsur TNI-Polri aktif. Bahkan gubernur aktif ikut di MPR.
“Dia (pejabat, red) aktif, kok ikut di MPR. Bagaimana tugas di jabatan mereka. Maka diamandemen,” jelasnya.
Kemudian, soal pemilihan umum. “Kalau dulu memilih perwakilan partai. Kalau sekarang memilih langsung,” pungkasnya memberikan gambaran soal alasan amandemen.
