GIANYAR – Situasi pariwisata yang mendadak lesu langsung disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gianyar.
Komisi II DPRD Gianyar menggelar rapat bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian. Anggota Komisi II, I Made Suteja, berharap pengusaha atau pemilik usaha tidak mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
“Pelaku pariwisata juga supaya jangan sampai merumahkan karyawannya,” ujar Suteja saat rapat kerja.
Suteja berharap pengusaha bisa putar otak dalam menjalankan usahanya. Apabila turis asing sepi, mungkin bisa menggaet turis lokal.
Dengan harapan, ada biaya operasional untuk membiayai karyawan. “Entah itu dirolling atau bagaimana. Jangan ada PHK,” tegasnya.
Selanjutnya, untuk mengantisipasi phobia di masyarakat, pemerintah diminta menggalakkan sosialisasi ke tingkat Banjar.
“Agar masyarakat tidak resah, demam biasa ditakutkan Korona. Maka pentingnya dilakukan sosialisasi ke banjar-banjar oleh petugas terkait,” pungkas politisi partai Golkar itu.
Di tempat terpisah, Ketua Ubud Homestay Comunity (UHC), Ida Bagus Wiryawan, mengaku operasional homestay di Ubud masih berjalan normal.
“Masih berjalan biasa. Belum ada PHK atau sejenisnya,” ujar Wiryawan. Pihaknya tetap berusaha melakukan promosi wisata untuk menggaet tamu ke Ubud.
Guna mengantisipasi hal yang tak diinginkan, dan memberi rasa aman kepada pengunjung, maka dipasang antiseptik.
“Untuk antisipasi penyebaran corona, masing-masing property diimbau untuk menyediakan cairan antiseptik,” pintanya.
Disamping itu, pihaknya juga menantikan rapat beraama gubernur Bali pada 6 Maret ini.
“Kami juga masih menunggu dari Provinsi, apa saja yg mesti dilakukan bersama. Juga akan tanyakan PHR (Pajak Hotel Restoran), masih belum jelas petunjuknya seperti apa,” pungkasnya.
