RadarBali.com – Pengungsi Gunung Agung di beberapa tempat sangat memerlukan bantuan. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap bantuan yang diberikan tulus atas dasar kemanusiaan.
Bukan karena ada kepentingan politis di balik pemberian bantuan. Apalagi menjelang Pilgub Bali dan Pilkada Klungkung dan Gianyar.
Harapan itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. Ditegaskan, dalam situasi bencana memang akan menjadi dilema bagi Bawaslu.
Jika ada bantuan kepada pengungsi tidak bisa dilarang. Pengungsi sangat membutuhkan bantuan tersebut.
“Sebaiknya para pemberi bantuan kepada pengungsi ancaman erupsi Gunung Agung tidak ditunggangi dengan kepentingan politik,” ujar Fritz di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon, kemarin.
Terkait bantuan pengungsi, Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia menyebut hingga saat ini belum ada laporan. “Kalau ada yang sampai melakukan itu tentu akan dikecam oleh masyarakat,” katanya.
Rudia mengakui ada memang pemberi bantuan yang menggunakan atribut partai politik. Namun, kata dia, itu bukan untuk kampanye, melainkan betul – betul untuk kemanusiaan.
Rudia mengakui potensi pelanggaran terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada di daerah pengungsian memang cukup besar.
Baik itu dalam bentuk intimidasi maupun politik uang. Bawaslu Bali, kata dia, tentu akan memberikan perhatian khusus dalam soal itu.
RadarBali.com – Pengungsi Gunung Agung di beberapa tempat sangat memerlukan bantuan. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap bantuan yang diberikan tulus atas dasar kemanusiaan.
Bukan karena ada kepentingan politis di balik pemberian bantuan. Apalagi menjelang Pilgub Bali dan Pilkada Klungkung dan Gianyar.
Harapan itu disampaikan Komisioner Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar. Ditegaskan, dalam situasi bencana memang akan menjadi dilema bagi Bawaslu.
Jika ada bantuan kepada pengungsi tidak bisa dilarang. Pengungsi sangat membutuhkan bantuan tersebut.
“Sebaiknya para pemberi bantuan kepada pengungsi ancaman erupsi Gunung Agung tidak ditunggangi dengan kepentingan politik,” ujar Fritz di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Renon, kemarin.
Terkait bantuan pengungsi, Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia menyebut hingga saat ini belum ada laporan. “Kalau ada yang sampai melakukan itu tentu akan dikecam oleh masyarakat,” katanya.
Rudia mengakui ada memang pemberi bantuan yang menggunakan atribut partai politik. Namun, kata dia, itu bukan untuk kampanye, melainkan betul – betul untuk kemanusiaan.
Rudia mengakui potensi pelanggaran terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada di daerah pengungsian memang cukup besar.
Baik itu dalam bentuk intimidasi maupun politik uang. Bawaslu Bali, kata dia, tentu akan memberikan perhatian khusus dalam soal itu.
