NEGARA – Anggaran untuk penanganan corona virus diseases (Covid-19) Jembrana dinilai masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pengaman sosial.
Karena itu, DPRD Jembrana mendesak pemerintah kabupaten Jembrana untuk menambah lagi anggaran dengan menyisir anggaran lain.
Menurut Wakil Ketua I DPRD Jembrana I Wayan Suardika, anggaran hasil penyisiran sebesar Rp 23 miliar untuk penanganan Covid-19 di Jembrana jika dibandingkan dengan kabupaten lain terhitung kecil.
Padahal, risiko kasus di Jembrana lebih tinggi, mengingat Jembrana dekat dengan Jawa yang sudah masuk zona merah.
“Pelabuhan Gilimanuk sebagai pintu masuk Bali di wilayah barat, menjadikan Jembrana sebagai daerah paling berisiko, sehingga perlu persiapan matang terutama anggaran,” jelas Suardika.
Anggaran untuk penanganan Covid-19 di Jembrana, perlu anggaran besar. Semakin banyak anggaran yang disiapkan, maka semakin baik.
Karena sampai saat ini belum bisa diprediksi penyebaran wabah virus ini kapan berakhir. “Karena itu perlu jaring pengaman sosial yang lebih besar selain anggaran untuk pencegahan dan kesehatan,” terangnya.
Salah satu anggaran yang bisa digeser untuk penanganan Covid-19 adalah anggaran perjalanan dinas yang belum sepenuhnya dipotong.
Selain itu, anggaran kegiatan seperti hari ulang tahun (HUT) Kota Negara yang rutin digelar setiap tahun semestinya sudah direalokasi untuk penanganan Covid-19.
Menurut politisi partai Golkar ini, Pemkab Jembrana seharusnya sudah memikirkan untuk pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Karena pada prinsipnya PSBB adalah untuk melakukan pencegahan, sehingga perlu disiapkan lebih dulu anggarannya.
“PSBB itu tidak perlu menunggu banyak korban tumbang, harus dicegah dari sekarang dengan mengusulkan PSBB pada provinsi,” tegasnya.
Suardika menambahkan, seluruh elemen masyarakat juga harus bersatu mencegah penularan Covid-19.
Seperti yang dilakukan Partai Golkar sudah memutuskan memotong gaji 75 persen untuk disumbangkan pada Satgas Covid-19 yang dibentuk internal partai.
Seluruh sumbangan tersebut untuk membeli alat pelindung diri (APD) tenaga medis dan bantuan sembako pada masyarakat.
Sedangkan anggota Fraksi Golkar DPRD Bali menyumbangkan 2 bulan gaji pokok. Bulan April dan Mei untuk dibelikan 1.000 masker.
Dan alat semprot untuk membantu masyarakat di masing – masing pos jaga di desa. “Untuk Fraksi Golkar Jembrana, nanti teknis akan di bahas dalam rapat fraksi untuk bisa membantu di dapil masing-masing,” kata Plt Ketua DPD Golkar Jembrana Made Suardana.
Sebelumnya, Sekretaris Kabupaten Jembrana I Made Sudiada mengatakan, hasil penyisiran anggaran ada Rp 23 miliar yang disiapkan.
Rinciannya, anggaran tersebut dari DID sebesar Rp 5,4 miliar, dari penyisiran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD Jembrana sekitar Rp 18 miliar.
Anggaran OPD yang digeser tersebut dari perjalanan dinas dan kegiatan yang dinilai tidak mendesak dilaksanakan. Penggunaan anggaran untuk penanganan kesehatan dan pengaman sosial pada masyarakat.
