DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali sejak awal mengatakan tidak akan menerapkan kebijakan yang berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Termasuk dengan statemen Presiden Joko Widodo yang akan melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat demi pemulihan ekonomi yang terseok-seok karena Coronavirus Disease (Covid-19).
Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, statemen Presiden Jokowi terkait masyarakat tetap produktif dan aman harus diperjelas.
“Masyarakat tetap produktif atau bisa bekerja kembali, tetapi harus aman, yakni dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini yang akan diperketat,” kata Dewa Indra.
Dewa Indra mengakui, tak mungkin pemerintah berbulan-bulan menahan warga apalagi tak ada kepastian kapan virus corona bakal berakhir.
“Di Bali sendiri tak bisa bertentangan dengan kebijakan nasional. Aktivitas masyarakat memang mulai terlihat untuk bekerja, namun dengan menggunakan masker. Ini juga perlu tetap jaga jarak dan cuci tangan,” ujarnya.
Hanya saja, protokol Kesehatan harus diterapkan masyarakat. ”Kita bisa berdamai dengan corona, yakni dengan cara physical distancing, memakai masker, dan menerapkan pola hidup sehat,” bebernya.