SINGARAJA – DPRD Buleleng berjanji akan melakukan pengawasan yang lebih ketat dalam penyaluran jaring pengaman sosial.
Utamanya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi potensi penerima ganda BLT.
Kemarin, Komisi III DPRD Buleleng kembali melakukan pengawasan penyaluran BLT-DD yang dilakukan beberapa desa di Kecamatan Sawan.
Yakni Desa Galungan, Desa Sawan, dan Desa Bungkulan. Pengawasan dipimpin Ketua Komisi III DPRD Buleleng Luh Marleni.
Saat berkunjung ke Desa Bungkulan, rombongan dewan bertemu dengan Sekdes Bungkulan Gusti Pandu. Dewan meminta informasi terkait realisasi BLT-DD di desa tersebut.
Terlebih sempat muncul tudingan pada pihak desa, telah terjadi penyaluran BLT secara ganda. Sekdes Pandu mengatakan, pihaknya sudah melakukan verifikasi dan validasi secara ketat.
Sehingga tidak ada data ganda di Desa Bungkulan. “Kalau kemarin dikatakan di Bungkulan ada penerima bantuan ganda, tidak begitu sebenarnya.
Nama penerimanya memang sama, tapi NIK-nya beda. Jadi bukan penerima ganda, hanya namanya saja yang kebetulan sama,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Buleleng Luh Marleni mengatakan, penyaluran BLT-DD bagi masyarakat miskin, menjadi perhatian semua pihak.
Tak terkecuali bagi dewan dan masyarakat umum. Marleni mengatakan, proses verifikasi dan validasi merupakan hal yang krusial dalam pemberian BLT-DD.
“Verifikasi dan validasi harus detail. Nama-nama penerimanya juga harus diumumkan. Sehingga semua bisa sama-sama mengawasi, memastikan yang menerima benar-benar berhak,” kata Marleni.
Selain melakukan pengawasan di Desa Bungkulan, dewan juga melakukan pengawasan di Desa Sawan dan Desa Galungan.
Khusus di Desa Bungkulan, total penerima BLT-DD mencapai 180 kepala keluarga. Sementara di Desa Galungan, penerima BLT-DD sebanyak 142 kepala keluarga. Sedangkan di Desa Sawan, penerima BLT-DD sebanyak 109 kepala keluarga.
