DENPASAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar siap menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 22.720 warga.
BLT sektor informal yang bersumber dari APBD itu rencananya akan didistribusikan ke Denpasar Barat (4.041), Denpasar Timur (3.471),
Denpasar Selatan (10.027), Denpasar Utara (3.644), dan mengacu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak masuk kuota sebanyak 1.564.
Merespons kondisi masyarakat Kota Denpasar yang terindikasi mulai frustasi, Anak Agung Ngurah Gede Widiada menyebut tak ada alasan penyaluran BLT senilai Rp 40,8 miliar tersebut salah sasaran.
“Saya berterima kasih kepada pemerintah kota yang sudah menganggarkan BLT terkait Covid-19. Harus disadari BLT yang berupa uang lemah penyalurannya.
Terutama terkait akurasi data. Walaupun bantuan relatif kecil, hal itu bisa memicu konflik di tengah kondisi masyarakat yang mulai jenuh, boring. Jadi jangan main-main,” ucap anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Nasional Demokrat (NasDem), Jumat (5/6).
Agung Widiada mengingatkan, Denpasar memiliki masyarakat yang multikultur. Pemberian bantuan berbasis database dan akurasi data yang mumpuni penting diwujudkan.
“Tak ada alasan pemerintah tidak mengetahui database yang akurat. Cukup panjang kita akan menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Tentu harus ada kinerja ekstra dari pemerintah. Lebih-lebih melibatkan desa pakraman, kelian banjar, kepala dusun, kepala desa, bendesa.
Harus ada sinergitas membangun sebuah kekuatan untuk membentuk data riil,” pesannya sembari menyebut informasi detail tentang kondisi riil masyarakat adalah kelian banjar atau kelian adat.
“Jangan sampai ceritanya wah, membentuk satgas, dan sebagainya, tetapi progres programnya tidak keliatan. Ini persoalan yang harus disikapi cepat oleh pemerintah.
Saya berharap pemerintah adil. Jangan sampai sasaran penerima BLT hanya untuk mereka yang pro pemerintah dan pendukung parpol tertentu,” sambungnya.
Menariknya, Agung Widiada berseloroh bahwa banyak kebijakan pemerintah yang sulit dipahami masyarakat lapis bawah.
Antara lain soal PKM, New Normal, BLT, BST, dan lain-lain. “PKM apa? Kapan kita new normal? Kapan mulai tahun ajaran baru?
Terjadi kebingungan di masyarakat. Persoalan-persoalan seperti ini perlu dijelaskan secara detail! Pemerintah harus paham masyarakat kini sibuk memikirkan urusan perut.
Jangan sampai segelintir oknum yang memiliki akses dengan pemerintah menggunakan apa yang dianggarkan untuk relawan mereka,” tandas Agung Widiada.
Disinggung soal BLT yang berpeluang tidak tepat sasaran, eks politisi Golkar itu menyebut tidak bisa dipungkiri banyak Jero Bendesa dan Kepala Desa yang ada dalam lingkaran parpol tertentu.
Akibatnya, tarik ulur dalam urusan Covid-19 sangat mungkin terjadi. “Saya pribadi berharap pengumuman tertulis para penerima BLT dipajang di desa dan tiap banjar.
Pemerintah juga melakukan pengumuman melalui media mainstream. Kalau dalam praktiknya tarikan politik yang lebih banyak tentu keadilan bagi masyarakat tidak akan tercapai.
Ini urusan keselamatan dan perut orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan main-main dengan uang rakyat. Kejujuran dan transparansi diwujudkan lewat data. Tak bisa hanya omongan semata,” tandasnya.
Lebih lanjut, Agung Widiada juga mengajak pemerintah untuk berlapang dada mengakui banyak warga Denpasar yang frustasi akibat Covid-19.
Oleh karena itu, BLT APBD yang dirancang idealnya segera dikucurkan. Jangan ditahan-tahan. Lebih-lebih untuk kepentingan politis.
“Jangankan di akar rumput, masyarakat kelas menengah saja sudah banyak yang stres. Ini harus diakui sebagai sebuah realitas. Pemerintah harus paham dalam situasi masyarakat wajib taat protokol Covid-19 perut harus diisi,” pungkasnya.
“Partai politik dan tokoh masyarakat ikut peduli sah-sah saja. Tetapi yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah.
Kalau tidak mau, ya jangan jadi pemimpin. Pemerintah tidak bisa bicara Covid-19 bukan urusan mereka semata,” tutupnya.
