DENPASAR – Dihentikan layanan rapid test gratis oleh Pemerintah Provinsi Bali membuat sopir melakukan aksi penutupan pintu keluar Terminal Sritanjung, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.
Para sopir kendaraan logistik ini merasa keberatan karena mahalnya harga rapid test untuk bisa menyeberang ke Bali.
Puncaknya, mereka mogok dan menolak menyeberang ke Bal. Menurut Gubernur Koster, pada waktu mudik sudah diberikan pelayanan gratis bagi angkutan logistik.
Terkait dihentikannya layanan rapid test gratis karena Gubernur Koster memandang pengusaha logistik mampu membiayai sopir dan kernetnya untuk rapid test.
Apalagi, anggaran yang dibutuhkan untuk rapid test, tidak sedikit. “Kalau terus-terusan dilakukan (gratis rapid test) sampai kapan berhentinya.
Berapa habis dananya, kan yang menjalankan pengusaha, kan harus bisa dong usaha sendiri tes-nya, kan tidak bisa dilayani terus, padahal mereka berbisnis. Kalau tidak mau tidak boleh masuk Bali,” ucap Gubernur Koster.
Konsentrasi kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali yang diketuai Gubernur Wayan Koster saat ini terfokus pada dua permasalahan utama.
Yakni menggenjot mengatasi peningkatan bertambahnya kasus positif Covid-19 dari penularan transmisi lokal yang belakangan ini jumlahnya justru cenderung meningkat.
Sedangkan pada sisi lain menyiapkan prakondisi Tatanan Kehidupan Era Baru (new normal) dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat agar kembali pulih sediakala seperti sebelum pandemi.
Untuk itu, Gubernur Koster selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Bali menggelar rapat dengan GTPP Covid-19 Bali beserta semua stakeholder lainnya kemarin.
Rapat tersebut dihadiri Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakapolda Bali Brigjen I Wayan Sunartha, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan jajaran GGTP Covid-19.
