MANGUPURA – Pemkab Badung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menggelar Web Seminar (Webinar) Nasional dengan tema “Reformasi Birokrasi Di Tengah Pandemik Covid-19 Dapatkah Berlanjut ?”.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa melalui Aplikasi Zoom dari Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Rabu (24/6).
Webinar Nasional ini menghadirkan Narasumer dari Mentri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB) Tjahjo Kumolo,
yang menyampaikan materi Kebijakan Inplementasi Reformasi Birokrasi 2020-2024 Dalam Masa Pandemi Covid 19, Sekretaris Daerah Propinsi Bali Dewa Made Indra dengan
materi Problematika Pemda Dalam Melaksanakan Reformasi Birokrasi serta dari Akademisi Universitas Warmadewa A.A Gede Oka Wisnumurti dengan materi Persepsi dan Ekspektasi Publik Terhadap Birokrasi Sebagai Pelayan Publik.
Bertindak selaku Moderator Kepala Badan Litbang Badung I Wayan Suambara yang diikuti oleh1.015 peserta melalui Aplikasi Zoom dan lewat Youtube sebanyak 240 peserta terdiri dari ASN instansi Pusat dan Daerah se-Indonesia, Akademisi dan Mahasiswa.
Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya mengatakan, terkait dengan pelaksanaan webinar nasional ini adalah dalam rangka bersama-sama
untuk mendapatkan rekomendasi terkait implementasi dalam reformasi birokrasi khususnya di Pemerintah Kabupaten Badung dan Indonesia pada umumnya.
“Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa reformasi birokrasi merupakan amanat dalam undang-undang yang wajib dan patut kita wujudkan
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efisien, transparan, efektif dan akuntabilitas,” terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, Pemkab Badung memberikan apresiasi kepada moderator dalam hal ini Kepala Badan Litbang beserta jajarannya yang sudah bekerja sama dengan Korpri Badung,
dalam rangka membuat kebijakan terkait dengan implementasi daripada reformasi birokrasi di Kabupaten Badung.
“Saya berharap dengan Webinar Nasional ini akan tercipta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki dedikasi, berintegritas secara transparan, akuntabilitas, serta memiliki
wawasan yang jauh kedepannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat kita khususnya masyarakat di Kabupaten Badung yang kita cintai,” imbuhnya.
Sementara itu, MenPan RB Tjahjo Kumolo dalam paparannya mengatakan birokrasi adalah tulang punggung negara.
Kemajuan yang dicapai suatu negara ditunjang oleh kualitas birokrasinya dalam memberikan pelayanan publik.
Dalam konteks tersebut Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk membangun birokrasi yang profesional dalam memberikan pelayanan.
Lebih lanjut Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengambil sejumlah kebijakan strategis untuk memastikan kinerja birokrasi
sebagai tulang punggung negara juga dapat bergerak cepat menyikapi perubahan pesat yang dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Revolusi Industri 4.0).
Agar Indonesia tidak ketinggalan momentum dan mampu bersaing di era yang sangat kompetitif, maka proses pengambilan keputusan didorong menjadi menjadi lebih responsif.
Mata rantai birokrasi telah diperpendek melalui penyederhaan birokrasi. ”Birokrasi juga dirancang agar dapat menjadi lebih enerjik dan segar melalui mekanisme bidding jabatan,
serta rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam birokrasi di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, profil demografis Indonesia juga menunjukkan
bahwa Generasi Y / millennial (tahun kelahiran 1981-1994) bahkan Generasi Z (kelahiran 1995-2010) yang memiliki karakteristik berbeda dengan generasi sebelumnya
akan segera memasuki birokrasi Indonesia. Kondisi tersebut telah disikapi dengan menyiapkan skema Flexible Working Arrangement (FWA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),” paparnya.
Dalam proses yang tengah bergulir deras tersebut, menurut Tjahjo Kumolo dunia termasuk Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Agar pelayanan publik tidak mengalami stagnasi, maka sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) non kesehatan pada instansi pusat dan daerah
selama beberapa kurun waktu harus bekerja dengan cara lain, yaitu bekerja dari rumah (Work From Home). Pola baru ini terpaksa dilakukan sekalipun skemanya belum siap secara utuh.
“Kondisi tersebut membuat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan semakin penting, sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0.
Peningkatan kompetensi dan skill ASN pun akan menjadi unsur yang substansial,” tegas mantan Mendagri ini.
Sekda Bali Dewa Made Indra mengatakan meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat,
beberapa langkah telah dilakukan pemerintah bahkan reformasi birokrasi bukanlah hal yang baru, akan tetapi telah berjalan dalam kurun waktu yang lama.
Ada beberapa aspek yang menjadi lingkup reformasi birokrasi dan saat ini salah satu diantaranya adalah penyederhanaan kelembagaan.
Penyederhanaan kelembagaan yang menjadi visi dan misi Presiden Jokowi telah dilaksanakan. Kementrian dan lembaga telah mulai
melaksanakan dan khusus untuk pemerintah daerah nampaknya harus menunggu langkah-langkah kongkrit Kementerian Dalam Negeri.
Sejauh mana langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi yang berorientasi kepada penyederhanaan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan, maksimal melakukan pelayanan publik, transparan, akuntable tapi organisasinya ramping.
Sedangkan A.A Gede Oka Wisnumurti menyampaikan ekspektasi birokrasi meliputi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN,
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, meningkatnya kualitas pelayanan publik serta pemerintahan yang efektif dan efisien.
Sementara itu, Kepala Balitbang I Wayan Suambara mengatakan pelaksanaan Webinar Nasional dengan tema “Reformasi Birokrasi Di Tengah Pandemi Covid-19 Dapatkah Berlanjut?”
dimaksudkan untuk menggali dan menjawab berbagai permasalahan dari pihak-pihak yang berkompeten karena pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak kesehatan serta
dampak sosial-ekonomi yang signifikan terhadap bangsa Indonesia, namun birokrasi harus tetap bekerja dengan baik demi tegaknya NKRI dalam menghadapi pandemi. (rba)
