33.4 C
Jakarta
22 November 2024, 14:32 PM WIB

Bupati Agus Minta Proyek Pasar Banyuasri Tuntas Desember 2020

SINGARAJA – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana meminta agar proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, bisa tuntas pada bulan Desember mendatang.

Itu berarti, pemerintah harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan anggaran sebesar Rp 56 miliar, untuk menyelesaikan proyek prestisius tersebut.

Kemarin, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek revitalisasi pasar.

Bupati Agus didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokom) Setda Buleleng Ketut Suwarmawan.

Saat sidak itu, Bupati Agus sempat mengecek kondisi pekerjaan. Terutama terkait pekerjaan struktur. Bupati Agus meminta agar kondisi kebersihan dan sanitasi pasar benar-benar diperhatikan.

Sehingga saat pasar tuntas, para pedagang dan pembeli bisa nyaman dalam berbelanja. Dari sisi konstruksi, Bupati Agus relatif tak menyampaikan masalah. Sebab pekerjaan terus menunjukkan progress positif.

Bahkan, kini realisasi pekerjaan fisik sudah mencapai 54 persen. Padahal, target yang diberikan hingga bulan Juni, baru 51 persen. Itu berarti progress pekerjaan lebih cepat 3 persen dari jadwal.

Usai peninjauan, Bupati Agus menyatakan secara progress pekerjaan di pasar tidak ada masalah. Persoalan yang kini tengah dihadapi pemerintah justru masalah pembiayaan.

Saat ini pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 56 miliar untuk menyelesaikan pembayaran.

“Kalau bisa ini dicarikan jalan keluar bersama teman-teman di DPRD. Supaya bisa selesai di bulan 12 (Desember, Red). Nanti TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan mencari solusinya, bisa bisa selesai di bulan 12,” kata Bupati Agus.

Bupati Agus menyebut pasar sebaiknya selesai tepat waktu. Sebab kondisi di pasar sudah cukup krodit. Sejak 1,5 tahun terakhir, kondisi di sekitar pasar benar-benar krodit.

Pasar darurat pun terlihat kumuh. Pedagang juga meluber hingga ke jalan raya, yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi krodit. Bahkan pada hari-hari tertentu, memicu kemacetan panjang.

Terkait dengan skema-skema yang muncul, Agus menyerahkan sepenuhnya pada TAPD. Konon ada beberapa kajian skema yang telah diajukan.

Namun, skema pinjaman tidak masuk dalam kajian yang diajukan TAPD. “Skemanya silakan TAPD yang menentukan.

Yang penting tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum silakan. Keinginan saya kalau bisa (selesai) bulan 12. Kalau bisa selesai bulan 12, sangat baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra yang dikonfirmasi terpisah menyatakan, saat ini pihaknya hanya fokus pada pekerjaan fisik saja.

Sementara untuk pembayaran proyek, sudah menjadi pembahasan TAPD. “Apa yang diputuskan, itu yang kami laksanakan.

Saran kami sih sebelum (kebijakan) itu dieksekusi, ada baiknya konsultasi dengan BPK dan kejaksaan. Jadi dari sisi akuntabilitas dan hukum, klir semua.

Jangan sampai niat kita baik, malah timbul masalah di kemudian hari. Itu saja prinsipnya,” kata Adiptha Ekaputra.

Sekadar diketahui, proyek revitalisasi Pasar Banyuasri kini terancam mandeg. Penyebabnya pemerintah kekurangan anggaran untuk membayar termin pekerjaan kontraktor pelaksana.

Kini anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar pekerjaan hingga bulan Juli saja. Sementara untuk bulan Agustus hingga Desember, belum tersedia.

Untuk memenuhi pembayaran pada durasi Agustus hingga Desember itu, pemerintah setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 56 miliar.

SINGARAJA – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana meminta agar proyek revitalisasi Pasar Banyuasri, bisa tuntas pada bulan Desember mendatang.

Itu berarti, pemerintah harus putar otak untuk memenuhi kebutuhan anggaran sebesar Rp 56 miliar, untuk menyelesaikan proyek prestisius tersebut.

Kemarin, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke proyek revitalisasi pasar.

Bupati Agus didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokom) Setda Buleleng Ketut Suwarmawan.

Saat sidak itu, Bupati Agus sempat mengecek kondisi pekerjaan. Terutama terkait pekerjaan struktur. Bupati Agus meminta agar kondisi kebersihan dan sanitasi pasar benar-benar diperhatikan.

Sehingga saat pasar tuntas, para pedagang dan pembeli bisa nyaman dalam berbelanja. Dari sisi konstruksi, Bupati Agus relatif tak menyampaikan masalah. Sebab pekerjaan terus menunjukkan progress positif.

Bahkan, kini realisasi pekerjaan fisik sudah mencapai 54 persen. Padahal, target yang diberikan hingga bulan Juni, baru 51 persen. Itu berarti progress pekerjaan lebih cepat 3 persen dari jadwal.

Usai peninjauan, Bupati Agus menyatakan secara progress pekerjaan di pasar tidak ada masalah. Persoalan yang kini tengah dihadapi pemerintah justru masalah pembiayaan.

Saat ini pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 56 miliar untuk menyelesaikan pembayaran.

“Kalau bisa ini dicarikan jalan keluar bersama teman-teman di DPRD. Supaya bisa selesai di bulan 12 (Desember, Red). Nanti TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) akan mencari solusinya, bisa bisa selesai di bulan 12,” kata Bupati Agus.

Bupati Agus menyebut pasar sebaiknya selesai tepat waktu. Sebab kondisi di pasar sudah cukup krodit. Sejak 1,5 tahun terakhir, kondisi di sekitar pasar benar-benar krodit.

Pasar darurat pun terlihat kumuh. Pedagang juga meluber hingga ke jalan raya, yang menyebabkan arus lalu lintas menjadi krodit. Bahkan pada hari-hari tertentu, memicu kemacetan panjang.

Terkait dengan skema-skema yang muncul, Agus menyerahkan sepenuhnya pada TAPD. Konon ada beberapa kajian skema yang telah diajukan.

Namun, skema pinjaman tidak masuk dalam kajian yang diajukan TAPD. “Skemanya silakan TAPD yang menentukan.

Yang penting tidak melanggar aturan, tidak melanggar hukum silakan. Keinginan saya kalau bisa (selesai) bulan 12. Kalau bisa selesai bulan 12, sangat baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Buleleng I Putu Adiptha Ekaputra yang dikonfirmasi terpisah menyatakan, saat ini pihaknya hanya fokus pada pekerjaan fisik saja.

Sementara untuk pembayaran proyek, sudah menjadi pembahasan TAPD. “Apa yang diputuskan, itu yang kami laksanakan.

Saran kami sih sebelum (kebijakan) itu dieksekusi, ada baiknya konsultasi dengan BPK dan kejaksaan. Jadi dari sisi akuntabilitas dan hukum, klir semua.

Jangan sampai niat kita baik, malah timbul masalah di kemudian hari. Itu saja prinsipnya,” kata Adiptha Ekaputra.

Sekadar diketahui, proyek revitalisasi Pasar Banyuasri kini terancam mandeg. Penyebabnya pemerintah kekurangan anggaran untuk membayar termin pekerjaan kontraktor pelaksana.

Kini anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar pekerjaan hingga bulan Juli saja. Sementara untuk bulan Agustus hingga Desember, belum tersedia.

Untuk memenuhi pembayaran pada durasi Agustus hingga Desember itu, pemerintah setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 56 miliar.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/