MANGUPURA – Di daerah Kelurahan Kuta dan Legian memang sudah ada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), tetapi lokasinya bukan di Kuta.
Seperti SMAN 1 Kuta itu berlokasi di Kelurahan Seminyak, begitu juga SMAN 2 Kuta berlokasi di Kelurahan Kedonganan.
Tak heran, banyak siswa yang asli Kuta maupun Legian tidak bisa diterima di sekolah negeri. Sehingga muncul usulan untuk membangun SMAN 3 yang benar-benar berlokasi di Kuta atau pun di Legian.
I Nyoman Rutha Ady salah satu tokoh masyarakat asal Legian mengatakan, dengan system zonasi masyarakat mulai berpikir agar ada SMAN baru di Kuta.
Sebab, SMAN 1 Kuta berlokasi di Seminyak akan tetapi masyarakat Badung banyak yang tidak bisa diterima.
Selain itu, lokasi sekolah berdekatan dengan batas Denpasar Barat, malah orang luar Badung bisa diterima.
“Kenapa warga Legian, Kuta, yang zona memenuhi tapi tidak bisa diterima?” terang Rutha Ady sembari bertanya.
Begitu juga untuk SMAN 2 Kuta itu berlokasi di Kelurahan Kedonganan. Sehingga ia pun mengusulkan kepada Pemprov Bali untuk merencanakan membangun SMPN 3 Kuta yang benar-benar berlokasi di Kuta atau pun Legian.
“Saya selaku warga masyarakat usulkan untuk membangun sekolah ini bukan untuk satu atau dua tahun lagi tetapi untuk kedepannya.
Misalnya 15 tahun lagi populasi masyarakat meningkat, adanya warga penduduk pendatang jadi perlu adanya pembangunan sekolah baru,” jelasnya.
Usulan pembangunan sekolah baru ini juga tidak mengesampingkan kualitas sekolah swasta. Tetapi ini lebih kepada pertimbangan masalah ekonomi atau biaya dan pertimbangan lainnya.
“Sekolah swasta juga kualitasnya bagus tetapi masyarakat juga harus dilihat kemampuan ekonominya dan pertimbangan lainnya,” bebernya.
Lebih lanjut masalah pemilihan tempat, ia mengakui sejatinya kalau ada kemampuan tentu tidak masalah mengenai lokasi sekolah.
Saat ini ia melihat di sebelah sentral parkir ada tanah kosong tetapi itu jalur hijau. Bahkan saat ini di lokasi tersebut ada sapi dan juga kambing sehingga memberikan kesan kurang bagus.
Karena lokasi tersebut berada di pinggir jalan raya. “Kalau saya lihat di sebelah sentral parkir ada lahan kosong tetapi itu jalur hijau.
Namun, kalau ada usulan dan juga pertimbangan dari masyarakat siapa tahu bisa dijadikan sekolah,” ungkapnya.
Sementara ia menegaskan kembali, pembangunan sekolah memang mendesak karena hampir di semua daerah mengalami kendala ini. Namun harus juga melihat kondisi keuangan daerah.
“Ya, bukanya harus cepat ada (sekolah), apalagi kondisi pandemi anggaran APBD Kabupaten maupun Provinsi juga terbatas,” ungkapnya.
Seperti diketahui, tahun ini ada sebanyak 9.336 siswa dari 61 SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Badung dinyatakan lulus sekolah.
Pengumuman kelulusan sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Badung dilakukan secara online, sehingga para siswa tidak harus pergi ke sekolah.
