RadarBali.com – Kenaikan tarif parkir di tepi jalan umum di Tabanan juga diikuti belanja aparatur tertentu. Khususnya perjalanan dinas para pejabat keluar daerah.
Di bandingkan belanja perjalanan dinas Rp APBD induk 2017 sebesar Rp 50,6 miliar lebih, di APBD Perubahan 2017 terjadi kenaikan Rp 1,46 miliar, menjadi Rp 52,07 miliar lebih.
Hal itu terungkap dalam dokumen APBD Perubahan 2017. Dari jumlah itu, anggaran perjalanan dinas paling banyak dipakai untuk keluar daerah, yakni senilai Rp49 miliar atau naik Rp 1,62 miliar dibandingkan APBD induk 2017.
Sisanya untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 2,19 miliar, dan perjalanan dinas keluar negeri Rp197 juta.
Dari penelusuran lebih lanjut, kenaikan anggaran perjalanan dinas terjadi di lembaga eksekutif. Sedangkan lembaga legislative mengalami penurunan.
Di DPRD Tabanan, anggaran perjalanan dinas turun sebesar Rp2 miliar, dari Rp31 miliar di APBD induk, menjadi Rp 29,02 miliar lebih.
Sedangkan kenaikan di eksekutif, yang mengalami peningkatan signifikan adalah di Sekretariat Daerah, yakni perjalanan dinas untuk bupati, wakil bupati dan pejabat di setda.
Tak tanggung-tanggung, kenaikan di Setda mencapai 126 persen, yakni dari Rp 1,21 miliar lebih di APBD induk 2017 menjadi Rp 2,76 miliar di APBD Perubahan 2017.
Anggaran ini direncanakan dipakai untuk perjalanan dinas dalam daerah Rp30 juta, dan Rp2,73 miliar untuk keluar daerah.
Selain di Setda Tabanan, kenaikan anggaran perjalanan dinas pejabat eksekutif tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebagai contoh Dinas Perhubungan dari Rp 263 juta menjadi Rp 328 juta, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) dari Rp300 juta di induk menjadi Rp604 juta di perubahan.
Kepala Bappeda Tabanan Ida Bagus Wiratmaja tak menampik adanya penambahan anggaran untuk perjalanan dinas di eksekutif.
Khusus di secretariat daerah, dia beralasan sampai akhir tahun 2017, ada banyak undangan keluar daerah. “Selain itu juga untuk mengurus DAK dari pusat,” akunya.
