SINGARAJA – Sejumlah anggota DPRD Buleleng meminta agar usulan kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diubah.
Alasannya program yang diusulkan tak menyasar langsung masyarakat pedesaan. Program justru dinilai lebih mengarah pada proyek-proyek yang bersifat mercusuar.
Hal itu terungkap saat rapat pemaparan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait program PEN. Rapat dilangsungkan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng Gede Suradnya. Turut hadir Sekkab Buleleng Gede Suyasa.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Buleleng Nyoman Gede Wandira Adi mengusulkan agar sejumlah program yang tersusun dalam usulan pinjaman dana PEN, agar diubah.
Ia menilai hampir seluruh program usulan yang disampaikan eksekutif, merupakan program mercusuar. Padahal masih banyak program-program di tingkat desa dan kelurahan yang belum terjawab.
“Ini kebiasaan kita. Kalau punya uang, kita akan ego menggunakan uang itu sesuai keinginan kita. Kalau mau gagah-gagahan ya seperti ini. Semua proyek mercusuar. Apakah menjawab harapan masyarakat, kami yakin belum tentu,” kata Wandira.
Pria yang kini duduk di Komisi III DPRD Buleleng itu mendesak agar dana pinjaman PEN lebih diarahkan pada pemulihan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
Seperti rehabilitasi gedung kelas dan rehabilitasi puskesmas. Selain itu ia mengusulkan agar program-program di desa yang lebih banyak dibiayai lewat dana PEN.
Mengingat ada banyak usulan program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang belum dapat terjawab.
“Kalau tiap desa dan kelurahan misalnya dikasih dana masing-masing Rp 3 miliar, itu hanya sekitar Rp 400 miliar. Dana itu bisa digunakan menyelesaikan infrastruktur jalan,
pembenahan air minum, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Saya rasa dampak ekonominya akan lebih terasa,” imbuhnya.
Hal serupa juga diungkapkan anggota DPRD Buleleng Gede Suparmen. Ia bahkan menyoroti usulan program PEN, tak ada yang menyentuh sektor UMKM.
“Kami rasa sektor UMKM ini juga harus diperhatikan. Mereka perlu mendapat dukungan selama masa pandemi ini,” kata Suparmen.
Sayangnya, keinginan dewan merevisi usulan program PEN, langsung dimentahkan pemerintah. Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, rapat kemarin hanya bersifat sosialisasi, bukan pengambilan keputusan.
Rapat dilakukan hanya untuk menyamakan persepsi terkait pemanfaatan dana PEN. “Semua usulan (yang kami sampaikan) itu harus mengacu regulasi,
tidak boleh menggunakan pikiran kita saja. Dewan juga begitu, punya ide dan semangat yang sama. Yaitu untuk pemulihan ekonomi,” kata Suyasa.
Suyasa tak menampik bahwa pinjaman lebih banyak diarahkan pada program infrastruktur. Sebab dana pinjaman itu diajukan pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) – BUMN yang bergerak pada bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur.
Sehingga program yang diusulkan pun terkesan sebagai program mercusuar. “Harapannya itu kan, dengan pembangunan infrastruktur, ada tenaga kerja lokal yang terserap.
Sehingga punya pendapatan dan bisa melakukan transaksi ekonomi. Itu semangat dari PEN. Bukan membuat bangunan untuk menghasilkan uang. Tapi, program dibuat supaya masyarakat yang terlibat, memiliki daya beli,” jelasnya.
Saat ini usulan pinjaman dana PEN senilai Rp 571 miliar, telah diajukan ke Kementerian Keuangan dan PT. Sarana Multi Infrastruktur pada Jumat (23/10) lalu.
Belum diketahui secara pasti berapa total pinjaman yang akan diberikan. Kementerian Keuangan masih akan melakukan perhitungan kapasitas fiskal, batas toleransi defisit APBD,
serta kemampuan pembayaran. Baru setelah itu Pemkab Buleleng mendapat kepastian pencairan pinjaman.
