SINGARAJA – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana memasang sinyal pemerintah akan memberikan pengelolaan pasar pada pihak ketiga, khusus untuk pengelolaan Pasar Banyuasri.
Konon peluang itu muncul gara-gara Perumda Pasar Argha Nayottama Buleleng terkesan tak siap untuk mengelola pasar yang baru usai direvitalisasi itu.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, pihaknya sudah menginstruksikan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Buleleng Ni Made Rusmini untuk melakukan kajian terkait pengelolaan Pasar Banyuasri.
Dalam regulasi, Bupati Agus menyebut pengelolaan pasar dapat diserahkan pada Perumda Pasar sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun diserahkan pada pihak ketiga.
“Saya sudah minta Asisten II melakukan kajian. Saya sampaikan agar pasar ini dimaksimalkan untuk peningkatan UKM di Buleleng. Jadi kalau bicara peningkatan UKM, jangan bicara berapa target setoran dari (pasar) Banyuasri,” kata Bupati Agus.
Lebih lanjut Agus mengatakan ada fungsi sosial yang harus diperhitungkan. Selama ini Pasar Banyuasri menjadi pusat ekonomi kegiatan masyarakat.
Sehingga ada banyak orang yang menggantungkan pendapatannya dari pasar itu. Kenaikan tarif cukai maupun biaya sewa, pasti akan berdampak pada proses ekonomi yang terjadi di sana.
Untuk itu ia meminta agar pihak yang mengelola Pasar Banyuasri bisa kreatif dalam mengelola sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan ruang di sana.
Sehingga ada opsi-opsi pendapatan lain yang dapat dioptimalkan, di luar pendapatan rutin seperti cukai harian dan sewa lahan.
Apakah ini bentuk keraguan pemerintah pada BUMD-nya? Agus dengan tegas membantahnya. “Nggak ada itu. Ini kan regulasi.
Kalau PD Pasar yang mengelola tanpa penyertaan modal, ada pengurangan biaya penyusutan dari pasar ini yang harus dihitung. Bisa minus besar sekali,” ujarnya.
Agus menyatakan pemerintah akan menyampaikan skema pengelolaan Pasar Banyuasri dalam waktu dekat ini. Skema itu akan disampaikan, sebelum peresmian dilakukan pada Januari 2021 mendatang.
