SINGARAJA – Dinas Sosial Buleleng mengakui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih kurang valid. Kerap amburadul.
Padahal data itu yang dijadikan acuan oleh pemerintah dalam meluncurkan program-program pengentasan kemiskinan. Program yang tidak tepat sasaran pun rentan memicu masalah sosial di masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra mengatakan, persentase validitas data terbilang kecil. Pemicunya ialah kejenuhan alias kemalasan perangkat desa untuk pemuktahiran data. Biasanya saat pemerintah desa melakukan pemuktahiran data, terjadi kekeliruan dalam proses input data. Sehingga data yang turun ke desa, kembali mengacu pada data lama.
“Data yang valid itu persentasenya kecil. Mengingat pembaruan tidak ada, kemudian wadah (pendampingan) tidak ada. Saat perangkat desa melakukan pemuktahiran data, kemudian diajukan, yang turun data lama. Sehingga ini memicu kecemburuan masyarakat. Bahkan ada masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan sistem pendataan,” kata Kariaman saat ditemui siang kemarin (22/12).
Solusinya, Dinsos Buleleng membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di seluruh desa dan kelurahan. Di samping itu Dinsos juga membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dipusatkan di Kantor Dinas Sosial. Kedua lembaga itu diresmikan pagi kemarin (22/12).
Keberadaan lembaga tersebut diharapkan memudahkan proses pendataan masyarakat miskin, serta meningkatkan validitas data.
Menurut Kariaman, lembaga Puskesos akan memastikan seluruh masyarakat yang masuk kategori miskin, rentan miskin, disabilitas, dan lansia didata sevalid mungkin.
Data itu akan dimasukkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dibentuk Kementerian Sosial. Data yang masuk dalam SIKS-NG akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam pembaruan DTKS.
“Seringkali yang kami temukan, operator salah input data. Misalnya salah klik, salah masukkan instrumen, karena pemahamannya kurang. Kalau ada kesulitan, kami di SLRT siap membantu operator di Puskesos ini. Sehingga data yang didapat benar-benar valid dan tidak ada lagi yang tercecer,” kata Kariaman.
Sementara itu Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengapresiasi pembentukan SLRT dan Puskesos. Dengan pembentukan lembaga adhoc itu, ia optimistis validitas data dapat ditingkatkan. Apabila data sudah valid, praktis seluruh program-program yang disusun pemerintah akan tepat sasaran.
“Kalau data sudah valid, maka pembiayaan yang dialokasikan bisa efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang paling penting kan, tidak ada lagi konflik di masyarakat karena tidak dapat bantuan lalu merasa didiskriminasi,” kata Suyasa.
