RadarBali.com – Polemik tuntutan masyarakat Sanur agar RS Bali Mandara (RSBM) memenuhi janjinya memberikan 10 persen kuota karyawan tidak boleh didiamkan.
Dewan meminta Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, mengusut tuntas siapa sejatinya oknum yang menjanjikan kuota 10 persen pegawai RSBM kepada masyarakat Sanur.
Pengusutan perlu dilakukan agar masalah menjadi terang dan tidak berkepanjangan. Komisi IV DPRD Bali yang membidangi kesehatan pun memberikan perhatian khusus.
Ketua Komisi IV, Nyoman Parta, menyatakan segera menemui Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, untuk meminta penjelasan.
“Kami akan temui gubernur dan akan kami sarankan solusinya,” tandas Parta kepada Jawa Pos Radar Bali, kemarin (29/10).
Ditegaskan Parta, yang perlu diperjelas dalam permasalahan ini adalah siapa oknum yang berani berjanji memberikan kuota 10 persen pegawai RSBM kepada masyarakat Sanur.
Menurut Parta, oknum atau pihak yang memberikan janji harus dibuka agar masalah menjadi jelas. Sebab, janji tersebut menjadi sumber masalah.
“Ngapain berani berjanji yang sesungguhnya milik bersama rakyat Bali. Hati-hati berjanji,” sentilnya. Politikus asal Gianyar ini juga meminta masyarakat Sanur bisa tenang dalam menyampaikan aspirasi.
Parta menuturkan, RSBM dibangun dengan dana APBD. Tanahnya juga tanah pemerintah. Jika masyarakat Sanur meminta jatah, maka bisa ditiru masyarakat lain.
Hal senada diungkap anggota Komisi I DPRD Bali, Nyoman Adnyana. “Siapa oknum yang berani menjanjikan kuota 10 persen itu harus dibuka.
Kalau ini dibiarkan, masalah tidak akan selesai. Kami minta Pemprov Bali mengusut oknum itu,” tandas Adnyana.
Dewan sendiri kaget dengan masalah yang terjadi di lapangan. Dewan menganggap pertemuan antara tokoh masyarakat Sanur dengan gubernur beberapa hari lalu sudah mencapai titik temu.
Ternyata masyarakat tetap turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Adnyana menegaskan, RSBM sebagai rumah sakit milik Pemprov Bali yang dibangun menggunakan uang rakyat, semestinya bisa memberikan jaminan ketenangan kepada calon pasien.
Tidak ada kegaduhan atau polemik di dalamnya. “Rumah sakit itu untuk pengobatan dan penyembuhan. Kalau ada masalah, tentu akan berpengaruh pada pasien. Orang sakit tak jadi sembuh,” tukas politikus asal Bangli itu.
Dewan sendiri siap membantu masyarakat Sanur yang ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat bisa datang ke DPRD Bali untuk mengadukan masalah yang terjadi.
Dewan juga tidak akan tinggal diam. Adnyana menandaskan, bila masalah ini tak kunjung selesai, maka dewan akan memanggil eksekutif.
“Kalau terus seperti ini, setelah hari raya galungan kami akan panggil eksekutif,” tukasnya. Adnyana juga berharap masyarakat bisa paham kebutuhan tenaga di rumah sakit.
Tidak semua orang bisa masuk menjadi tenaga kerja karena dibutuhkan kualifikasi. “Dokter, bidan dna perawat ini kan butuh keahlian khusus. Kan tidak mungkin bisa diisi sembarang orang,” papar Adnyana.
Karo Humas dan Protokol Pemprov Bali, Dewa Gede Mahendra Putra, mengaku gubernur sudah menemui masyarakat Sanur beberapa hari lalu.
Gubernur sudah meminta maaf sekaligus memberikan solusi. Terkait usulan dewan mengusut siapa oknum yang menjanjikan kuota 10 persen, Dewa Mahendra mengatakan bakal mendalami.
“Kami akan tindaklanjuti dan dalami. Prinsipnya, secara matang sudah disampaikan Pak Gubernur sekaligus memberi solusi,” terang Mahendra
