RadarBali.com – Masalah kemiskinan di Kabupaten Buleleng, rupanya dipicu masalah air bersih. Gara-gara minimnya akses air bersih, banyak masyarakat yang akhirnya hidup di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah mengklaim telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Hal tersebut terungkap dalam acara Forum Konsultasi Publik yang dilakukan di Lovina, Senin (30/10) pagi.
Kepala Bappeda Litbang Buleleng, Gde Dharmaja mengatakan, setiap tahun pemerintah telah mengucurkan dana cukup besar untuk mengentaskan kemiskinan.
Sehingga dari tahun ke tahun harus ada penurunan angka kemiskinan yang selaras. Pemerintah pun terus mematangkan program untuk pengentasan kemiskinan.
Menurut Dharmaja, dari hasil identifikasi pemerintah, pemicu utama kemiskinan di Buleleng adalah minimnya akses masyarakat pada air bersih.
Terutama masyarakat yang tinggal di wilayah timur serta wilayah barat Buleleng. Selain itu Dharmaja juga menyebut kemiskinan bisa dipicu factor keturunan.
Salah satunya, keluarga yang miskin akan cenderung mewariskan masalah kemiskinan itu pada anak-ankanya.
“Kemiskinan itu bersifat multi dimensi, tidak bisa satu faktor saja. Misalnya keluarga yang miskin kemudian mewariskan masalah itu pada anaknya. Itu harus diselesaikan lewat faktor pendidikan,” kata Dharmaja.
Sementara saat disinggung soal air bersih, Dharmaja mengatakan pemerintah terus merancang strategi untuk menyelesaikan masalah kekeringan.
Diakui Dharmaja, banyak sumber air yang ada di wilayah utara Buleleng. Hanya saja air itu sulit didistribusikan ke wilayah selatan Buleleng yang berada di ketinggian.
Kini pemerintah pun berupaya mengangkat sumber air bersih itu, sehingga bisa dijangkau oleh warga miskin.
“Selama ini kan air kita itu terbuang di utara. Sekarang kami upayakan mengangkat, biar bisa dialirkan ke selatan. Kami coba menggunakan solar cell untuk mengoperasikan pompa,
supaya biayanya lebih murah untuk jangka panjang. Sumber-sumber air yang ada terus kami optimalkan, termasuk memanfaatkan cubang-cubang air yang ada,” imbuhnya
Sementara itu Wakil Bupati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra menyatakan, pemerintah akan memprioritaskan pengentasan kemiskinan pada keluarga miskin hingga keluarga hampir miskin.
Masalah pengentasan kemiskinan, akan dikoordinir oleh Bappeda Buleleng. Mengingat program-program pengentasan yang ada tersebar pada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Target kami tidak muluk-muluk. Tahun 2020, kami targetkan mendapat angka ekuivalen. Artinya ada keselarasan antara program yang dikucurkan, dengan tingkat angka kemiskinan,” tandas Sutjidra
