DENPASAR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali turut memantau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Bali. Kepala ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab menemukan ada data tidak sesuai jumlah tenaga kesehatan yang sudah divaksin riilnya dan di aplikasi. Untuk itu ORI Perwakilan Provinsi Bali meminta agar jumlah nakes yang telah divaksin diperbarui untuk menghindari kebingungan data yang ada.
Umar menyampaikan jangan sampai adanya kebingungan data, dan memperoleh data yang riil aplikasi harus diperbaiki.
“Pada pelaksanaannya sudah tinggi tapi di aplikasi masih rendah. Kalau dipublikasikan akan membuat kebingungan, sehingga tidak akan lancar. Untuk vaksinasi tahap kedua agar lebih bagus lagi dalam pendataan,” jelas Umar, Senin (8/2)
Selama pihaknya melakukan monitoring pelaksanaan vaksin, tidak ditemukan kendala yang besar. “Secara teknis lancar, pelaksanaan vaksinasi tidak ada kendala. Hanya saja saat kami monitoring tidak semua pelayanan kesehatan memiliki peralatan yang memadai. Soal data juga menyulitkan data yang memenuhi aplikasi,” sambungnya.
Dikonfirmasi dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Ni Wayan Murdani tenaga sasaran berdasarkan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN) 41.895 sedangkan yang sudah registrasi di Bali 41.782.
Menurutnya data ini selalu berubah-ubah sehingga selalu bermasalah . Ia mencontohkan Denpasar yang sudah divaksin 70 persen sedangkan dalam aplikasi tercatat sekitar 57,3 persen. Untuk di Bali sampai saat ini pada tahap I sudah mencapai 64,5 persen sekitar 26.930.
“Dari sasaran 41.895 nakes sudah registrasi KPCEN 41.782. sudah divaksin 26.930 orang 64,5 persen. totalnya sudah tahap I 64,5 perbedaan data KPCEN dengan data riil,” ucapnya.
Sisa vaksin untuk tahap satu ada 880 dosis di Denpasar dan Gianyar. Pihaknya mengakui sudah menyebarkan informasi di semua media. Untuk pendaftaran bisa dengan KTP saja. “Kendalanya data sasaran KPCPEN dengan data riil dilakukan. Untuk sisa vaksin 880 vaksinnya,” ucapnya.
