TABANAN – Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di tingkat desa yang sudah berjalan dan akan berakhir 22 Februari mendatang, menjadi beban tersendiri bagi pemerintah di desa.
Pasalnya, PPKM skala mikro yang di jalan di tingkat desa justru sama sekali tak ada suntikkan dana pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu terus terjadi perubahan aturan penanganan Covid-19. Apalagi saat ini ada aturan terbaru bahwasan pasien Covid-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG) bukan lagi dikarantina di hotel, melainkan karantina mandiri di rumah.
Perbekel Desa Banjar Anyar, Kediri, I Made Budiana, mengaku kesusahan lantaran kerap terjadi perubahan kebijakan penanganan Covid-19.
Meski begitu, mau tak mau pemerintah di level desa harus menyesuaikan. Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan, sendiri sampai saat ini masih berstatus zona merah.
Menurut Perbekel Budiana, masalah paling krusial dalam penanganan Covid-19 kali ini adalah masalah anggaran.
Sama sekali dalam pelaksanaan PKM skala mikro pemerintah pusat dan daerah tak memberikan support anggaran, entah itu berupa barang seperti masker, disinfektan dan lainnya.
“Kami diminta anggaran Covid-19 diambil dari dana desa, sedangkan dana desa dari sisa bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat miskin,” kata Budiana.
Ditambah saat ini ada lagi kebijakan baru soal karantina di rumah bagi pasien OTG dilakukan oleh satgas gotong royong pemerintah desa.
Justru bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. “Apakah pasien OTG yang karantina mandiri ditanggung biaya kebutuhan
mereka selama menjalankan karantina dua pekan. Karantina tak hanya biaya makan melainkan biaya kebutuhan asupan vitamin mereka,” tuturnya.
“Ini juga patut menjadi perhatian pemerintah. Jadi, jangan kebijakan saja yang dikeluarkan dan kemudian semua penanganan Covid-19 PKM mikro diserahkan kepada desa. Namun harus juga ikut menyelesaikan,” keluhnya.
Budiana mengatakan, Desa Banjar Anyar Kediri masih berstatus zona merah saat PPKM mikro lantaran mobilitas masyarakatnya yang tinggi.
Sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar Tabanan seperti Badung dan Denpasar. Dan hal tersebut tak bisa dipungkiri bisa terpapar di daerah lain kemudian menular di daerahnya.
“Maka dari itu karena tak kunjung turun status zona merah, otomatis diperpanjang PKM skala mikro nantinya oleh Satgas covid-19 tingkat Kabupaten,” ujarnya.
Dia menyebutkan, total warga desa setempat yang tercatat sebanyak 15 ribu orang yang tersebar di 13 Banjar Dinas, selain itu juga banyak warga pendatang yang tinggal.
Dengan jumlah tersebut, pihaknya juga mengakui memang sulit melakukan kontrol dengan mendetail. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kelian banjar setempat serta pihak adat untuk melakukan pengawasan di masing-masing wilayah.
Pihaknya juga sudah dibantu oleh pihak Polri dan TNI. “Kami sudah bekerja sangat maksimal sejak awal pandemi ini. Namun ternyata memang ada beberapa kendala
yang dihadapi seperti mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Karena masyarakat kita diketahui banyak bekerja di luar daerah,” tandasnya.
