RadarBali.com – Pemangkasan anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) membuat KPU dan Bawaslu kebingungan.
Pelaksana harian (Plh) Ketua KPU Bali, Ni Wayan Widhiasthini, mengaku situasi yang terjadi membuat tahapan pilgub yang sudah dijalankan menjadi terganggu.
“Semoga segera ada titik temu, karena hal ini mengganggu tahapan. Kegiatan yang sudah direncanakan belum bisa kami realisasikan. Contohnya sosialisasi di media cetak dan elektronik,” jelas Widhi.
KPU menurut Widhi akan menyikapi hal ini secara kelembagaan. KPU Bali juga akan melaporkan kondisi yang terjadi kepada KPU RI.
“Usulan dinal kami sesungguhnya Rp 216 miliar, itu setelah melalui penyisiran mendalam,” tukas Widhi
Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, mengaku kecewa dengan sikap dewan dan eksekutif. Meski belum bisa membuat pernyataan resmi, Rudia menilai dana yang diberikan Rp 39 miliar sangat kecil.
Jumlah itu tidak mencukupi untuk kebutuhan pengawasan pilgub. “Sekarang ini kami ke Singaraja butuh bensin. Di Pancasari macet, bensin habis, apa kami merangkak dari Pancasari?” sindir Rudia.
Pria asal Karangasem itu berencana membandingkan angka dalam NPHD dengan anggaran yang dipangkas.
Ditegaskan Rudia, pihaknya perlu tahu anggaran mana saja yang dipotong. “Kalau (anggaran) tidak cukup, kami angkat tangan,” pungkasnya.
RadarBali.com – Pemangkasan anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) membuat KPU dan Bawaslu kebingungan.
Pelaksana harian (Plh) Ketua KPU Bali, Ni Wayan Widhiasthini, mengaku situasi yang terjadi membuat tahapan pilgub yang sudah dijalankan menjadi terganggu.
“Semoga segera ada titik temu, karena hal ini mengganggu tahapan. Kegiatan yang sudah direncanakan belum bisa kami realisasikan. Contohnya sosialisasi di media cetak dan elektronik,” jelas Widhi.
KPU menurut Widhi akan menyikapi hal ini secara kelembagaan. KPU Bali juga akan melaporkan kondisi yang terjadi kepada KPU RI.
“Usulan dinal kami sesungguhnya Rp 216 miliar, itu setelah melalui penyisiran mendalam,” tukas Widhi
Ketua Bawaslu Bali, Ketut Rudia, mengaku kecewa dengan sikap dewan dan eksekutif. Meski belum bisa membuat pernyataan resmi, Rudia menilai dana yang diberikan Rp 39 miliar sangat kecil.
Jumlah itu tidak mencukupi untuk kebutuhan pengawasan pilgub. “Sekarang ini kami ke Singaraja butuh bensin. Di Pancasari macet, bensin habis, apa kami merangkak dari Pancasari?” sindir Rudia.
Pria asal Karangasem itu berencana membandingkan angka dalam NPHD dengan anggaran yang dipangkas.
Ditegaskan Rudia, pihaknya perlu tahu anggaran mana saja yang dipotong. “Kalau (anggaran) tidak cukup, kami angkat tangan,” pungkasnya.
