SINGARAJA – Kemarin (18/5) memang jadi momen berharga bagi masyarakat Sumberklampok. Sebanyak 720 lembar sertifikat hak milik (SHM) diserahkan pada warga.
Sertifikat itu dibagikan Gubernur Bali Wayan Koster di Balai Desa Sumberklampok. Kemarin merupakan tahap kedua pembagian sertifikat.
Sebenarnya ada 80 lembar SHM untuk tanah pekarangan yang akan dibagikan. Sebanyak 30 lembar telah dibagikan pada para tokoh pada Minggu (9/5) lalu.
Sementara 50 lembar sisanya akan dibagikan saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bali pada pertengahan Juni mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembagian sertifikat itu merupakan tahap pertama dari program reforma agraria.
Rencananya program itu akan berlangsung dalam dua tahap. Yakni tanah pekarangan untuk tahap pertama, dan tanah garapan untuk tahap kedua.
“Tahap kedua akan dilanjutkan dan harus selesai pada bulan Juni. Karena bulan Juni, Presiden akan ke Bali,” kata Koster.
Ia pun meminta agar masyarakat tidak menggadaikan, apalagi menjual lahan tersebut. “Jadikan itu sebagai harta turun temurun.
Untuk menyelesaikan tanah garapan, saya minta agar diselesaikan pembagiannya. Jangan ada ribut-ribut. Selesaikan dengan musyawarah mufakat,” pintanya.
Pada akhir sambutannya, Koster menyiratkan bahwa rencana pembangunan bandara akan dilakukan di Desa Sumberklampok. “Doakan kedepan bandara bisa dibangun di desa ini,” kata Koster disambut tepuk tangan warga.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Bali, Rudi Rubijaya mengaku tengah berupaya mempercepat proses reforma agraria tahap dua.
Proses redistribusi tahap pertama sengaja dilakukan untuk tanah pekarangan atas permintaan warga. Selain itu, proses juga akan mempermudah redistribusi tanah garapan.
Khusus redistribusi tahap dua, Rudi mengaku menyerahkan proses pembagian pada Tim 9. BPN telah memberikan rancangan peta bidang redistribusi lahan seluas 359,8 hektare.
“Silakan nanti warga lewat Tim 9 bermusyawarah di sana. Disepakati seperti apa pembagiannya. Kami hanya menjaga supaya jumlahnya tidak lebih dari 359,8 hektare itu,” kata Rudi.
Ia mengaku tengah menanti kesepakatan di internal warga. Setelah peta itu disepakati warga, maka BPN akan mengirimkan tim untuk melakukan pengukuran.
“Memang harapan kami kalau tidak ada halangan, bulan Juni ini selesai semua. Sehingga sertifikat bisa diserahkan oleh pak presiden.
Sekaligus menandai berakhirnya konflik Sumberklampok yang berlangsung selama puluhan tahun,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim 9 Sengketa Lahan Sumberklampok Putu Artana mengatakan, musyawarah untuk redistribusi tahap dua sudah berjalan.
Warga sudah menyampaikan kata sepakat dengan pembagian lahan tersebut. Artana menyebut ada sejumlah kategori penerima.
Yakni KK utama yang berhak menerima tanah seluas 85 are, KK pecah pertama menerima 60 are, KK pecah dua menerima 40 are,
KK perempuan menerima 29 are, KK eks transmigrasi menerima 24 are, KK pecah baru menerima 4 are, dan KK penggarap menerima 3 are.
“Itu pembagiannya sudah selesai. Minggu depan kami presentasikan ke BPN. Kami optimistis nanti bisa selesai bulan Juni. Karena kami juga ingin ini segera selesai,” papar Artana.
