DENPASAR, Radar Bali– Golkar Bali terus menunjukkan komitmen mengabdi kepada masyarakat Bali. Partai berlambang beringin itu membentuk sejumlah badan yang diharapkan menjadi perpanjangan tangan dalam rangka memfasilitasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya di masa pandemi Covid-19. Badan-badan tersebut diplot membantu koperasi UMKM, petani, dan permasalahan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menindaklanjuti rakerda dan rapimda membumikan program-program Partai Golkar melalui badan-badan yang dibentuk.
“Badan-badan bentukan Golkar Bali nantinya akan bekerja sama dengan mitra kerja yang memiliki kepentingan yang sama,” sebut Ketua DPD Golkar Bali I Nyoman Sugawa Korry Rapat Kerja Badan-Badan yang dibentuk DPD Partai Golkar Bali, Sabtu (12/6) siang.
Badan-badan bentukan Golkar Bali mencakup Badan Pemberdayaan Pembinaan Petani Bali, Badan Pembinaan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi (BP3), BakumHAM, Bappilu, serta Badan Saksi Nasional Partai Golkar. Dalam pelaksanaannya badan-badan ini akan bekerja sama dengan mitra kerjanya, seperti Fakultas Hukum Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Maha Saraswati dan Perkumpulan Eksportir Manggis, dan Rumah Kemas Hortikultura Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sedangkan dua badan lagi yaitu, Badan Infokom dan Badan Pembinaan Pemberdayaan Generasi Milenial meskipun telah dibentuk, namun masih mencari mitra kerja profesional yang berkompeten di bidangnya.
“Dengan adanya kerja sama ini, badan-badan tersebut akan membantu petani, UMKM, dan loperasi serta masalah hukum melalui BakumHAM yang bekerja sama dengan mitra kerja mereka,” ujar Sugawa Korry yang juga mengemban Amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali.
Sugawa Korry menegaskan pendampingan maupun pelatihan-pelatihan yang diberikan Golkar Bali tidak akan dikenakan biaya alias gratis. Bahkan, untuk mendapatkan modal akan difasilitasi lewat program-program atau jalur-jalur sah yang ada.
“Makanya kita menggandeng profesional yang mampu memberikan pendampingan dari hulu sampai hilir dan memfasilitasi kebutuhan mereka melalui jalur-jalur yang dibenarkan,” pungkasnya.
Selain itu, menanggapi wacana pengenaan pajak oleh pemerintah terhadap beberapa komoditi termasuk sektor pendidikan, secara tegas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry menolak. “Kami di daerah jelas tidak setuju dengan adanya wacana itu, dan kami di daerah akan bersurat secara resmi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tentang hal itu,” tandasnya.
Ia berpendapat pengenaan pajak terhadap berapa komoditi termasuk sektor pendidikan akan memantik kenaikan harga. Akibatnya, harga naik, masyarakat pun terbebani, terutama di masa pandemi Covid-19. “Kami tidak ragu-ragu menyatakan kebijakan ini kurang tepat! Tetapi, kami juga akan mendengarkan argumentasi pemerintah soal itu,” tandasnya. (feb/ken)
