DENPASAR – Selain sektor pariwisata yang mengalami dampak paling signifikan, erupsi Gunung Agung juga mengakibatkan sejumlah sektor terkena imbas.
Beberapa di antaranya sektor properti, jasa konstruksi, dan UMKM. Jika erupsi terus berlanjut, tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut paling pertama terkena dampak.
“Jika kondisi seperti ini (erupsi Gunung Agung) berlangsung lama, pengangguran di Karangasem bakal meningkat. Karena semua sektor terkena imbas,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali AA Ngurah Alit Wiraputra, Minggu (3/12) kemarin.
Menurutnya, hal ini terjadi karena para tenaga kerja tidak bisa bekerja lantaran unit usaha tempat mereka bekerja mengalami penurunan omzet.
Bahkan, ada yang tidak beroperasi sama sekali. AA Ngurah Alit Wiraputra juga memprediksi, pertumbuhan ekonomi Bali akhir tahun ini mengalami kontraksi akibat penutupan bandara.
“Saat bandara ditutup, ada belasan ribu wisatawan dan pelaku usaha yang tidak jadi datang ke Bali. Padahal, biasanya akhir tahun hotel-hotel penuh dengan orang menginap,” bebernya.
Mantan Ketua Kadin Badung ini menambahkan, saat ini sektor properti dan juga jasa kontruksi mengalami penurunan.
Selain dipicu perekonomian nasional yang melambat, pasokan material seperti batu dan pasir dari wilayah Karangasem macet akibat tidak ada aktivitas galian. Saat ini, pasir dan material batu hanya dipasok dari Bangli.
“Dalam kondisi seperti ini, semestinya pemerintah tidak menjatuhkan penalti apapun kepada kontraktor. Karena dalam kondisi force majeure,” bebernya.
Dampak lainnya yaitu pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Karangasem. UMKM dipastikan terganggu. Kondisi ini lantaran tidak ada kepastian pendapatan dari pelaku UMKM.
Untuk itu harus ada kebijakan keringanan cicilan dari pihak perbankan. Semisal, memberikan penundaan kewajiban membayar kredit dalam waktu enam bulan.
”Waktu enam bulan sebenarnya tidak cukup, karena masa pemulihan minimal butuh waktu satu tahun bagi para pelaku UMKM,” tuturnya.
Dengan kondisi ini AA Ngurah Alit Wiraputra berharap konsumsi masyarakat tidak terganggu. Pasalnya, saat ini dikhawatirkan harga bahan baku barang pokok naik dan memicu kenaikan inflasi yang dapat menurunkan daya beli masyarakat.
“Pemerintah harus menyiapkan sembilan bahan pokok dan harus ada terus, tidak boleh langka,” bebernya.
“Entah bagaimana caranya. Apakah dengan mendatangkan produk-produk dari luar Bali dengan harga murah, atau bagaimana. Yang jelas, harus tersedia,” tandasnya.
Dia juga mengkhawatirkan, jika erupsi berlangsung lama, pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata, terutama pekerja harian, bakal terjadi.
Saat ini di Denpasar dan Badung banyak industri yang mempekerjakan pegawai harian. “PHK tidak bisa dihindari,” ungkapnya.
Dia juga mengkhawatirkan even-even nasional dan internasional yang dijadwalkan akan berlangsung di Bali, dialihkan ke daerah lain.
sEven paling dekat yang dipastikan bergeser adalah Bali Democracy Forum (BDF) yang dipindah dari Nusa Dua ke Banten.
