TABANAN – Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi menyatakan siap membongkar kembali Rancangan APBD 2018 meski telah dikirim ke provinsi untuk proses verifikasi.
Perombakan RAPBD 2018 ini untuk menyisir anggaran guna menutup kekurangan anggaran ke desa, baik alokasi dana desa (ADD) maupun dana desa (DD).
Dia pun meminta pihak eksekutif melakukan hal serupa agar kekurangan anggaran untuk desa bisa ditutupi. “Harus bisa, ini perintah,” ketusnya.
Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Tabanan Ida Bagus Wiratmaja mengatakan, dana ADD tahun 2018 sebesar Rp83,939 miliar alias turun dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp 104,521 miliar.
Pun dengan DD yang hanya Rp 102,301 miliar di tahun 2018, turun dari tahun 2017 yang mencapai Rp 106,417 miliar.
Meski ada penurunan anggaran, kata dia, penghasilan tetap sebetulnya tidak mengalami penurunan. “Cuma komponen tunjangan serta operasional yang berkurang,” jelasnya.
Dia mengatakan, sesuai Pasal 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa, idealnya anggaran desa sebesar 70 persen
untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dan pemberdayaan; dan 30 persen untuk belanja aparatur dan operasional.
Dengan mengandalkan ADD dan DD dari pemerintah pusat, maka angka ideal itu belum bisa terpenuhi. Agar tercapai angka ideal, maka perlu diberikan subsidi anggaran dari pemerintah daerah.
Dan untuk Tabanan, kebutuhan tambahan dari pemerintah daerah sekitar Rp32 miliar. Berhubung kalangan DPRD Tabanan siap dipangkas anggaran perjalanan dinasnya,
Wiratmaja menyebut setidaknya sudah bisa mendapat Rp 15 miliar. “Sisanya akan kami carikan, dengan penyisiran anggaran,” kata Wiratmaja.
Perbekel Munduktemu Kecamatan Pupuan, Nyoman Wintara menyatakan lega setelah ada pertemuan tersebut.
Sebab, dalam pertemuan itu dari DPRD Tabanan telah memberikan solusi dan jaminan dipenuhinya anggaran untuk desa.
“Lega. Sudah plong. Dengan begini, kami sudah bisa menganggarkan untuk operasional,” singkatnya
