DENPASAR – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan bantuan logistik akan tetap dikeluarkan meski status tanggap darurat dicabut.
“Istilah tanggap darurat tidak menyatakan bahwa Bali dalam keadaan darurat. Sering saya katakan tanggap darurat untuk pengungsi.
Ini kaitannya dengan logistik, bukan seluruh Bali dalam keadaan tanggap darurat,” ujar Gubernur Pasrtika kemarin.
Menurut Pastika, tanggap darurat hanya berlaku di 8-10 km yang berkaitan dengan pengungsi. “Itulah kesepakatan tadi (rapat terbatas red). Tapi logistik tetap bisa diberikan,” terangnya.
Menyangkut bantuan, khususnya beras, Pastika mengklaim Provinsi Bali mempunyai cadangan beras 200 ton dan kabupaten 100 ton setahun.
“Sehari kita perlu 15 ton (untuk pengungsi red),” ungkapnya. Imbuh Pastika, dalam pergantian tahun menuju 2018, persediaan beras baik provinsi maupun kabupaten kembali bertambah masing-masing 200 dan 100 ton.
“Untuk sementara tidak ada masalah soal itu. Kalau kurang kita akan minta ke Kementerian Sosial,” ungkapnya sembari menyebut leading sector penyaluran tetap BPBD.
Bagaimana payung hukum pengeluaran bantuan dalam kondisi status tanggap darurat dicabut? Pastika menjawab payung hukum akan segera dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
DENPASAR – Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan bantuan logistik akan tetap dikeluarkan meski status tanggap darurat dicabut.
“Istilah tanggap darurat tidak menyatakan bahwa Bali dalam keadaan darurat. Sering saya katakan tanggap darurat untuk pengungsi.
Ini kaitannya dengan logistik, bukan seluruh Bali dalam keadaan tanggap darurat,” ujar Gubernur Pasrtika kemarin.
Menurut Pastika, tanggap darurat hanya berlaku di 8-10 km yang berkaitan dengan pengungsi. “Itulah kesepakatan tadi (rapat terbatas red). Tapi logistik tetap bisa diberikan,” terangnya.
Menyangkut bantuan, khususnya beras, Pastika mengklaim Provinsi Bali mempunyai cadangan beras 200 ton dan kabupaten 100 ton setahun.
“Sehari kita perlu 15 ton (untuk pengungsi red),” ungkapnya. Imbuh Pastika, dalam pergantian tahun menuju 2018, persediaan beras baik provinsi maupun kabupaten kembali bertambah masing-masing 200 dan 100 ton.
“Untuk sementara tidak ada masalah soal itu. Kalau kurang kita akan minta ke Kementerian Sosial,” ungkapnya sembari menyebut leading sector penyaluran tetap BPBD.
Bagaimana payung hukum pengeluaran bantuan dalam kondisi status tanggap darurat dicabut? Pastika menjawab payung hukum akan segera dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
