JAKARTA, radarbali.id- Indonesia terbukti berhasil melakukan penanganan pandemi Covid-19. Jumlah kasus aktif cenderung stabil sejak libur Lebaran lalu, meskipun ada kenaikan kasus pada 2 minggu terakhir yang disebabkan varian virus baru BA.4 dan BA.5.
Varian baru ini dapat menular dengan cukup cepat, namun diperkirakan tidak akan menimbulkan kenaikan signifikan pada tingkat rawat inap dan kematian. Untuk mengantisipasi terjadinya puncak kasus dari varian baru tersebut, diperlukan respon dari masing-masing daerah untuk mengendalikan penyebaran varian baru tersebut.
Dalam pembekalan dan pengarahan pada Rapat Koordinasi dengan Penjabat (Pj.) Kepala Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Kamis (16/6), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah meminta agar proses vaksinasi Dosis-3 dipercepat.
“Jumlah vaksin kita masih banyak sekitar 40 juta dalam stok sampai akhir tahun, dan 70 juta lagi yang akan dikirim. Diharapkan Dosis-3 akan didorong, khususnya di beberapa provinsi yang tingkat capaiannya masih rendah,” jelas Menko Airlangga.
Terkait dengan vaksinasi Dosis-1, masih terdapat 2 provinsi yang cakupannya masih rendah (<70%), yaitu Papua (33,8%) dan Papua Barat (63,7%). Sementara itu vaksinasi Dosis-2 juga masih perlu diakselerasi di beberapa daerah yang cakupannya masih di bawah 70% yakni Papua, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.
Menko Airlangga melanjutkan bahwa realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per 3 Juni 2022 telah mencapai Rp95,14 triliun atau 20,9% dari alokasi anggaran Rp455,62 triliun. Realisasi klaster program Penanganan Kesehatan yakni sebesar Rp24,46 triliun (20,0%), Perlindungan Masyarakat sebesar Rp55,85 triliun (36,1%), dan Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp14,83 triliun (8,3%).
Dengan efektifnya upaya dalam Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah membuat aktivitas perekonomian kembali meningkat. Tercatat pada Kuartal 1-2022, perekonomian nasional dapat tumbuh 5,01% (yoy).
“Perkembangan ekonomi luar biasa terjadi di Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Tenggara karena kesuksesan hilirisasi nikel di sana. Selain itu, naiknya kondisi ekonomi Papua Barat terdorong oleh hilirisasi tembaga yang harganya juga sedang naik di dunia,” ungkap Menko Airlangga.
Di samping itu, kenaikan harga-harga pangan/kebutuhan pokok juga perlu menjadi perhatian. Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di masing-masing daerah. Terdapat 21 provinsi yang inflasinya pada Mei 2022 berada di atas rentang target yang telah ditetapkan oleh pemerintah (3%+1%), dan yang tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Sementara, Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi inflasi bulan Mei 2022 yang masih berada di bawah rentang target nasional.
“Daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga agar daya beli masyarakat dapat terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi, dan ini lebih banyak disebabkan volatile food. Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah, apalagi Kepala Daerah juga berperan sebagai Ketua TPID. Kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan,” papar Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 15 Juni 2022, Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak telah terjadi di 18 Provinsi dan 190 Kabupaten/Kota. Selain sejumlah strategi yang telah disiapkan, Pemerintah juga telah mengadakan vaksin sebanyak 3 juta dosis secara bertahap, serta mendistribusikan obat-obatan, vitamin dan disinfektan untuk penanganan hewan sakit bergejala klinis.
Terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Menko Airlangga menjelaskan bahwa untuk implementasi jangka pendek yakni melalui pemberian additional cash transfer selama 3 bulan yang difokuskan pada 35 wilayah prioritas di 2021. Untuk jangka menengah diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberian additional cash transfer untuk RT miskin ekstrem yang diperluas ke 212 wilayah prioritas.
“Sekarang sedang di-update data social registry yang ditugaskan kepada BPS dan TNP2K. Kami harapkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati nol persen di akhir 2024,” tutup Menko Airlangga. (rba/ken)
