DENPASAR, radarbali.id- Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dimulai.
Wakil Ketua DPRD Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry mendorong sektor pertanian lebih diperhatikan.
Hal itu terungkap dalam rapat banggar DPRD Bali dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) Provinsi Bali di ruang rapat gabungan.
Rapat dipimpin Dr I Nyoman Sugawa Korry bersama Ketua TAPD Bali yang juga Sekda Bali, Dewa Made Indra.
Tahap awal rancangan KUA/PPASÂ Â Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Â APBD induk tahun 2023 menjadi bahasan inti.
Dalam paparannya, Sekda bali menyampaikan bahwa PAD Bali dirancang naik dari Rp 3 Triliun menjadi Rp 3,4 Triliun, dan pendapatan transfer Rp 1,8 Triliun di luar DAK.
Maka total pendapatan daerah dirancang Rp 4,1 Triliun sedangkan belanja Rp 5,8 Triliun.
Dalam rancangan belanja yang mencapai, maka defisit diperkirakan sebesar Rp 1,02 Triliun atau 21 persen.
Merespons paparan Dewa Indra, Sugawa Korry merespons positif proses penyiapan rancangan KUA/PPAS dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Termasuk, memperhatikan saran dan masukan Depdagri / Dirjen Bangda dan Korsupgah KPK.
“Hal-hal prinsip yang masih harus dikaji lebih cermat adalah hal-hal yang terkait masih besarnya defisit sebesar 21 persen” ucap Sugawa.
Lebih lanjut, Sugawa Korry menyarankan agar perhatian untuk program ketahanan pangan ditingkatkan.
Perhatian tersebut termasuk penyiapan anggaran untuk bantu petani melaksanakan registrasi kebun dalam rangka menunjang ekspor produk pertanian agar lebih mendapat perhatian yang lebih serius.
“Kami menyambut baik, atas telah dianggarkannya insentif untuk perangkat daerah yaitu insentif untuk Sekdes, kaur, dan kadus. Hal memang kami usulkan kepada eksekutif dalam berbagai kesempatan. Pembahasan lebih lanjut dilaksanakan senin depan dan banggar juga mengharapkan mengkaji melalui komisi-komisi,” terang Ketua DPD Golkar Bali ini. (feb/ken)
