JAKARTA,Radar Bali—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program Kartu Prakerja bakan dilanjutkan pada 2023. Bahkan, pemerintah mengatakan, akan ada penyesuaian skema semi bantuan sosial (bansos) pada Program Kartu Prakerja menjadi skema normal pada 2023.
Penyesuaian skema ini disepakati pada rapat Komite Cipta Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada Senin (3/10/2022).
Airlangga menuturkan, komite menyepakati memulai skema normal pada 2023 dan melanjutkan skema semi bansos hingga kuartal keempat 2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.
“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” tutur Menko Airlangga, dalam keterangan, Selasa (4/10/2022).
Airlangga menambahkan, melalui skema normal ini, pada 2023, pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan untuk peserta senilai Rp 4,2 juta per individu.
Dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan diberikan satu kali, serta insentif sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Program Kartu Prakerja juga akan diimplementasi secara online, offline, maupun hibrida. Selain itu, pada skema normal juga memungkinkan penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya dapat menerima manfaat dari Program Kartu Prakerja.
Airlangga yang juga Ketua Komite Cipta Kerja meminta kerja sama dan pendampingan bersama Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kepolisian Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak 2020 agar tetap dilanjutkan.
Menko Perekonomian menegaskan, Program Kartu Prakerja 2023 akan lebih difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja. Yakni, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” ujar Menko Airlangga.
Sebagai informasi, tercatat pada tahun 2022, Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Total penerima sejak awal pelaksanaan program hingga saat ini mencapai 14,9 juta penerima. Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6 persen diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia. (mar/han)
