PDIP menjatuhkan sanksi bagi kader yang berbicara tentang pencalonan presiden. Termasuk kepada Ganjar Pranowo yang menyatakan siap menjadi capres.
Dalam berbagai survei, elektabilitas gubernur Jawa Tengah itu terbilang tinggi. Hampir selalu masuk tiga besar. Dalam analisis pengamat politik Ujang Komarudin, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP ingin mendisiplinkan para kader yang bermanuver agar tidak ada yang menyepelekan aturan partai.
Dengan pemberian sanksi, diharapkan tidak ada kader yang meremehkan keputusan partai. ”Ini upaya Megawati menjaga marwah partai,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (27/10).
Apalagi, kata dia, Megawati pernah mengeluarkan instruksi partai agar tidak ada kader yang berbicara soal capres. Juga tidak merespons terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden.
Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan, manuver-manuver politik kader terkait dengan capres akan memecah belah partai. Aksi saling dukung antara pendukung Ganjar dan Puan Maharani justru disebut akan memperlemah kesolidan partai. Nah, Megawati tentu mencermati semua pergerakan anak buahnya. ”Dengan sanksi itu, tidak boleh ada lagi yang berbicara tentang capres dan melakukan manuver,” tegasnya.
Lantas, siapa yang bakal diusung PDIP sebagai capres? Dosen Universitas Al Azhar Indonesia itu menyatakan, Puan masih berpeluang besar menjadi capres. ”Puan adalah trah Soekarno. Maka, akan rugi kalau tidak mengusung Puan,” kata Ujang.
Selain karena putri mahkota, sinyal yang menunjukkan bahwa Puan akan diusung menjadi capres adalah pada rakernas PDIP lalu Megawati menunjuk Puan untuk melakukan safari politik ke para ketua umum partai lain. Puan menjadi wakil Megawati dalam melakukan komunikasi politik dengan petinggi partai lain.
Bukan hanya itu, saat konsolidasi partai di Jawa Tengah yang dihadiri Puan, PDIP sengaja tidak mengundang Ganjar. Padahal, Ganjar merupakan kepala daerah di wilayah itu. Ujang memprediksi PDIP tetap mengusung Puan. Meski, kondisi politik akan sangat dinamis.
Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, penentuan capres merupakan kewenangan penuh Megawati. Hal itu merupakan keputusan kongres Bali pada 2019. Jadi, tidak boleh ada kader yang berbicara tentang capres dan cawapres. Pihaknya akan menindak tegas para kader yang melanggar keputusan partai.
Hasto menuturkan, pendisiplinan merupakan upaya untuk merawat para kader. Dia mengibaratkan partai seperti gerbong kereta api. ”Ada yang menganalogikan PDI Perjuangan bagaikan rangkaian gerbong kereta api dengan lokomotifnya untuk membawa Indonesia Raya kita,” kata Hasto.
Berkaitan dengan Pilpres 2024, rangkaian gerbong dipimpin sebuah lokomotif yang berada di bawah kendali Megawati Soekarnoputri. Lokomotif itu bergerak dalam fundamen kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga harus bergerak di rel yang sama sehingga kereta bisa berjalan dengan baik.
Menurut dia, pendisiplinan merupakan upaya partai agar para kader dalam gerbong itu tetap berjalan di rel yang sama. Hasto mengatakan, pihaknya akan terus membangun disiplin kader untuk menjaga marwah partai. (jpg)
