RadarBali.com – Meski melaksanakan kebijakan pemerintah pusat berdasar PP No 18/2017, tunjangan kenaikan untuk dewan dinilai belum waktunya diberikan.
Hal itu berkaca pada kinerja dewan selama ini. Catatan koran ini selama empat bulan terakhir di DPRD Bali, rapat paripurna atau rapat lainnya tidak pernah dihadiri seluruh anggota.
Dari 55 anggota dewan, paling banter yang hadir 45 orang. “Melihat kualitas kerja dewan seperti itu (tidak rajin, Red), tidak layak tunjangan dewan dinaikkan,” kata Ketua Bali Corruption Watch (BCW), Putu Wirata Dwikora kemarin (27/7).
Menurut Wirata, tunjangan pantas dinaikkan jika kerja anggota dewan Bali seperti di Jepang atau di negara maju lainnya.
Di negara-negara maju, anggota dewan memang jarang ke kantor. Dewan ke kantor saat mengambil keputusan penting.
Anggota dewan di negara maju banyak bekerja turun ke lapangan menggali permasalahan yang terjadi.
Namun, lanjut Wirata, di Bali atau di Indonesia pada umumnya, anggota dewan tidak berangkat ke kantor tapi juga tidak turun ke masyarakat.
“Tidak ke kantor, tidak juga ke rakyat, kerja dewan yang seperti ini sangat memprihatinkan,” sentil pria asal Tabanan itu.
Dwikora berharap kenaikan tunjangan bisa memacu kerja anggota dewan lebih rajin turun ke tengah-tengah masyarakat.
Dewan harus sering mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing menjaring aspirasi.
“Jangan keluar kantornya kalu pas ada kunjungan kerja keluar daerah saja. Dapilnya harus rajin ditengok, jangan rajin menengok keluar daerah,” sindirnya.
Dwikora menambahkan, jika dewan mau serius kerja, anggaran yang ada saat ini pas-pasan. Bahkan, dewan bisa mengeluarkan uang sendiri untuk menutupi keperluannya membantu konstituen.
Sebab permasalahan yang ada di tengah masyarakat menuntut mobilitas tinggi anggota dewan. Apakah perlu dewan dibuatkan absen untuk mengukur kerja dewan?
Dwikora menyatakan absensi anggota dewan bisa diterapkan. Hal itu bisa menjadi alat ukur kualitas kerja dewan.
Ditegaskan, sekalipun dewan merupakan lembaga politik, tapi dewan merupakan bagian dari birokrasi.
“Saya rasa komposisi sidang juga harus diatur. Jangan terlalu sering sidang dan keluar daerah. Harus lebih sering turun ke lapangan,” tukasnya.
Sayangnya, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama tidak bisa dikonfirmasi. Hingga berita ini selesai ditulis, Adi tidak mengangkat telepon atau membalas pesan koran ini.
