DENPASAR – Jumlah penduduk miskin di Bali ternyata masih tinggi. Mirisnya, lulusan diploma dan sarjana ikut menyumbang komposisi penduduk miskin di Bali. Hal itu diungkap Kepala BPS Provinsi Bali,
Adi Nugroho.
Menanggapi paparan Adi, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengaku tertarik. “Yang sudah sarjana ini perlu dipanggil. Mereka harus ditanya satu per satu, kenapa tidak dapat pekerjaan? Ini harus jelas,” kata Pastika.
Gubenur yang masa jabatannya tinggal menghitung hari itu menekankan, dari persentase penduduk miskin ternyata 70 persen sudah bekerja. Lalu kenapa masih bisa miskin?
Menurut Pastika, pekerjaan yang ditekuni masyarakat miskin tidak berkualitas sehingga tidak menghasilkan uang yang cukup.
Dia mencontohkan masyarakat di Karangasem yang bekerja memecah batu hanya mendapat upah Rp 22 ribu. Tentu pendapatan tersebut tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Dia menyebut kerja yang dilakukan masyarakat tersebut hanya kerja keras tapi bukan kerja cerdas.
“Saya lihat orang bikin cobek dari batu. Sekarang ini semua nguleg bumbu pakai blender. Mana ada yang pakai cobek, kecuali dagang tipat. Ini menjadi pekerjaan kita semua, pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” urainya.
Lebih lanjut, saat ini hampir seluruh target yang ditetapkan pada RPJMD Bali 2013-2018 sudah berhasil dilampaui.
Misalnya angka PDRB Bali yang sudah menyentuh angka 46,52 juta/tahun sudah melampaui target tahun 2018 sebesar 45,11 juta/tahun.
Begitu juga dengan Inflasi tahun 2017 yang berada di angka 3,3 persen, lebih baik dari target tahun 2018 sebesar 5,35 persen.
Tingkat pengangguran per Agustus 2017 sebesar 1,48 persen juga lebih baik dari target RPJMD 2018 yang mematok angka 2 persen.
Selain itu apabila dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Jawa Timur dan NTB, data-data statistik menunjukkan Bali lebih baik dari provinsi tersebut.
Pastika meminta kepada pejabat di Bali agar memikirkan langkah apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini.
Misalnya ia memikirkan perlunya pelatihan agar produk yang dibuat oleh masyarakat lebih baik dan harganya lebih mahal.
Menurutnya apa yang dipaparkan pada rapat evaluasi hari ini merupakan kompas atau pelita yang harus dimanfaatkan untuk membuat kebijakan.