DENPASAR – Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia menegaskan, pihaknya tidak akan kompromi terhadap pelanggaran kepala daerah.
Pertanyaannya, bagaimana dengan kepala daerah yang sekarang ini menjadi tim pemenangan? Semisal, Bupati Giri Prasta yang menjadi ketua tim pemenangan Paket Koster – Cok Ace?
Menurut Rudia, saat ini masih dimaklumi karena masih bakal paslon. Namun, saat pertengahan Februari nanti sudah ditetapkan paslon dan masuk masa kampanye, maka posisi kepala daerah harus jelas.
“Posisi kepala daerah harus jelas. Yang kami ingatkan sebagai pejabat negara, pintar-pintar mengatur jadwal. Jangan sampai pelayanan pada amsyarakat umum terabaikan,
siapapun yang sudah jadi bupati/wabup adalah pimpinan masyarakat setempat,” tandas mantan wartawan salah satu media cetak di Bali itu.
Rudia juga kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti PNS, perbekel, lurah, Polri, TNI dan seluruh pegawai yang digaji dari uang rakyat (APBN dan APBD) maka wajib netral.
Bawaslu sudah memanggil dan mengadili beberapa perbekel yang hadir dalam salah satu acara paslon. “Kami juga minta bantuan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” imbuhnya.
DENPASAR – Ketua Bawaslu Bali Ketut Rudia menegaskan, pihaknya tidak akan kompromi terhadap pelanggaran kepala daerah.
Pertanyaannya, bagaimana dengan kepala daerah yang sekarang ini menjadi tim pemenangan? Semisal, Bupati Giri Prasta yang menjadi ketua tim pemenangan Paket Koster – Cok Ace?
Menurut Rudia, saat ini masih dimaklumi karena masih bakal paslon. Namun, saat pertengahan Februari nanti sudah ditetapkan paslon dan masuk masa kampanye, maka posisi kepala daerah harus jelas.
“Posisi kepala daerah harus jelas. Yang kami ingatkan sebagai pejabat negara, pintar-pintar mengatur jadwal. Jangan sampai pelayanan pada amsyarakat umum terabaikan,
siapapun yang sudah jadi bupati/wabup adalah pimpinan masyarakat setempat,” tandas mantan wartawan salah satu media cetak di Bali itu.
Rudia juga kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti PNS, perbekel, lurah, Polri, TNI dan seluruh pegawai yang digaji dari uang rakyat (APBN dan APBD) maka wajib netral.
Bawaslu sudah memanggil dan mengadili beberapa perbekel yang hadir dalam salah satu acara paslon. “Kami juga minta bantuan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” imbuhnya.
