RadarBali.com – Kinerja Organisasi Perangkat Daerah atau OPD (sebelumnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD) Pemprov Bali benar-benar memprihatinkan.
Hal itu ditunjukkan dengan menumpuknya piutang yang mencapai ratusan miliar. Berdasar data yang dimiliki Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DPRD Bali, piutang tak tertagih per 31 Desember 2016 sebesar Rp 421 miliar lebih.
Besarnya piutang tak tertagih itu jelas mencerminkan kelemahan eksekutif dalam menjalankan tugas menagih piutang.
Ketua Pansus Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2016, Wayan Gunawan dalam laporannya di rapat paripurna belum lama ini membeberkan, piutang tak tertagih Rp 421 miliar itu bisa digunakan untuk membiayai program-program prioritas untuk rakyat.
“Hal ini menandakan lemahnya kinerja OPD terkait menangani piutang,” tandas Gunawan. Yang lebih mencengangkan, pemprov juga memiliki piutang lain selain piutang tak tertagih.
Pemprov diketahui mempunyai piutang lain sebesar Rp 303 miliar lebih per 31 Desember 2016. Piutang Rp 303 miliar itu terdiri dari piutang pajak Rp 101 miliar lebih, piutang retribusi Rp 41 juta lebih, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 187 miliar lebih dan piutang lain-lain PAD yang sah Rp 14 miliar lebih.
“Kami melihat dana ini cukup besar peranannya untuk membiayai program-program prioritas. Karena itu, piutang ini segera dituntaskan,” tandas politisi asal Bangli itu.
Bila eksekutif tak juga mampu menagih piutang tersebut, pansus merekomendasikan penghapusan piutang tak tertagih, sepanjang dibenarkan regulasi.
Pansus juga menyoal kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak produktif. Padahal, di luar pendapatan pajak daerah, keberadaan BUMD ini diharapkan memberi kontribusi bagi pendapatan pemerintah.
Namun, praktiknya beberapa BUMD nihil kontribusi. Selain itu, pansus juga menyorot investasi penyertaan modal yang mengalami penurunan.
Gunawan mencontohkan penurunan nilai investasi pada PT. BPD Bali dan PT. Bali Semesta Mandiri.
Bahkan, investasi pada PT. Bali Semesta Mandiri mengalami kerugian sampai minus, tapi dilaporkan dengan nilai nol rupiah.
Parahnya, pemprov tidak menggambarkan penyebab terjadinya kerugian. Dewan pun tidak mengetahui faktor penyebab kerugian sampai level minus.
“Kami minta laporan keuangan disajikan secara kuantitatif. Kami juga minta BUMD yang tidak produktif dievaluasi menyeluruh,” tandas pria berkumis tipis itu.
Terkait belanja daerah, pansus menilai eksekutif telah melakukan efisiensi. Anggaran belanja Rp 3,8 triliun terealisasi Rp 3,6 triliun, atau 93,37 persen.
Namun demikian, pansus melihat masih ada belanja yang realisasinya di bawah 50 persen. Salah satunya belanja pada Badan Lingkungan Hidup (BLH), yang dianggarkan Rp 5,3 miliar hanya terpakai Rp 1,6 miliar, atau terealisasi 31,54 persen.
“Ke depan kami minta OPD berhati-hati membuat perencanaan, sehingga dana yang dialokasikan tidak mubazir,” sentil pria yang juga Ketua Fraksi Golkar itu.
Di sisi lain, Gubernur Pastika menanggapi temuan piutang tersebut dengan santai. Gubernur yang kini usianya 65 tahun itu menjelaskan, piutang tak tertagih yang dimaksud dewan paling banyak dari pembayaran samsat kendaraan bermotor.
“Kendaraan yang bertahun-tahun banyak rusak, hancur karena tabrakan atau kecelakaan. Karena kendaraanya hancur, mereka tidak bayar samsat. Tapi mereka masih tercatat di samsat, sehingga belum bisa ditagih,” ujar Pastika.
Menurut Pastika, kendaraan yang sudah tidak membayar samsat tapi masih tercatat ini harus dicari satu-satu ke rumahnya. Gubernur yang pada periode pertamanya diusung PDI Perjuangan itu berencana menghapus piutang tersebut jika diperbolehkan undang-undang.
“Piutang itu rencananya kami hapuskan, kan tidak mungkin ditagih,” pungkasnya
