DENPASAR – Bacagub Rai Mantra menggelar pertemuan dengan tim pemenangan di kediamannya di Griya Sebhasari, Renon, Denpasar.
Di sela-sela pertemuan, Rai Mantra mengaku aspirasi yang paling membuatnya merenung saat Ketut Yasa menyampaikan uneg-unegnya.
“Ksayan ikang papa nahan prayojana ternyata tidak berlaku untuk orang Bali. Intinya, bagaimana kita memberantas kebodohan dan kegelapan.
Kita disanjung-sanjung dengan sebutan pulau surga, tapi ternyata banyak orang Bali yang belum bisa menikmati keindahan pulau surga itu sendiri.
Itu kata kunci dari anak muda yang mengingatkan kita semua sebagai masyarakat Bali,” ungkapnya. Kondisi tersebut, tandas Rai Mantra perlu dicamkan.
Imbuhnya, dalam perjuangan (Pilgub Bali red) kemenangan wajib hukumnya, namun yang terpenting adalah kemenangan atau kekalahan terhormat.
“Yang paling benar adalah bagaimana kita membela kebenaran itu sendiri. Kampanye kita harus damai. Itu Nawa Candra. Kita perlu kesejukan,” ungkapnya.
Rai Mantra menyebut kondisi masyarakat yang belum bisa menikmati buah pariwisata secara merata merupakan pekerjaan rumah besar Pemprov Bali.
“Ada potensi daerah memang berbeda, tapi bagaimana dalam perbedaan itu kita bisa melakukan pemerataan,” ungkapnya.
Terkait kondisi bahwa para siswa berprestasi dari golongan masyarakat ekonomi lemah masih kesulitan memperoleh beasiswa
akibat berbelit-belitnya birokrasi dan politik kepentingan, Rai Mantra menyebut bisa dijawab oleh sistem yang transparan dan akuntabel.
“Untuk menghilangkan hal-hal seperti itu kita harus transparan dan akuntabel dalam pemerintahan. Untuk menghindari adanya pungutan-pungutan liar atau kesulitan masyarakat
untuk mengakses kebutuhan dan kepentingannya. Beasiswa itu nanti masuknya melalui on line saja. Siapa yang butuh saya pun bisa lihat,” bebernya.
Lewat Pro Denpasar, Rai Mantra mengaku bisa mengetahui langsung keluhan masyarakat sekaligus mengetahui siapa aparatur pemerintahan yang tidak becus bekerja melayani masyarakat.
Rai Mantra juga menjawab pertanyaan Aspeksi (Asosiasi Pekerja Sukses Indonesia). “Tidak perlu mengurus izin bertele-tele. Jangan dipersulit kalau masyarakat ingin berusaha karena ini mengurangi pengangguran,” ungkapnya.
Termasuk upaya peningkatan skill melalui sertifikasi kompetensi kepada masyarakat lewat beasiswa untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja.
“Menghadapi WTO 2020, masyarakat luar bebas mencari pekerjaan ke Indonesia. Kalau kita tak punya sertifikasi kompetensi kita bisa mati di lumbung sendiri.
Kelihatan wah, hotel banyak segala macam, tapi orang Bali tidak bisa menikmati. Ini namanya kebocoran ekonomi.
Masyarakat lokal tidak bisa menikmati pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” tegasnya sembari menyebut hal itu sudah terjadi di Pulau Dewata.
“Memenangkan Mantra-Kerta itu hal kecil. Kalau memenangkan harapan rakyat itu baru hal besar,” tuturnya.
