RadarBali.com — Kenaikan gaji anggota DPRD Tabanan, hibah, dan kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membutuhkan tambahan dana Rp45 miliar dalam APBD Perubahan 2017 ternyata berimbas pula kepada beberapa proyek fisik yang penting.
Di antaranya proyek renovasi Gedung Kesenian Ketut Mario Rp 9 miliar, lanjutan open stage sekaligus penataan taman kota Tabanan Rp3,6 miliar, dan museum Sagung Wah Rp2,7 miliar.
Hal itu dibenarkan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan Ida Bagus Wiratmaja kemarin.
Dia mengatakan, pihaknya memang berencana menunda beberapa proyek, salah satunya Gedung Mario untuk menutupi kebutuhan dana yang sebelumnya diminta DPRD Tabanan.
”Baru rencana,” aku Wiratmaja kemarin. Terkait hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tabanan I Made Yudiana mengaku tidak mengetahui ada rencana penundaan program renovasi Gedung Mario.
Katanya, proyek sejatinya malah sudah mulai berjalan. Beberapa waktu lalu juga sudah ada ritual ngeruak sebelum dilakukan renovasi.
”Kami akan koordinasi dengan Bapelitbang terkait itu (penundaan proyek renovasi Gedung Mario),” jelas dia.
Yudiana menjelaskan, proyek ini merupakan renovasi tahap pertama. Yakni memindahkan panggung di dalam gedung dari sebelah selatan ke utara, dan toilet, serta meninggikan pondasi gedung agar rata dengan jalan di sebelah timur (Jalan Gunung Agung) sekaligus peninggian atap bangunan gedung tersebut.
Dengan begitu, pintu utama juga diubah dari sebelumnya di selatan (Bank BPD Bali) ke timur atau dari arah taman kota.
Setelah renovasi ini, menurut rencana, akan dilanjutkan dengan tahap kedua berupa penataan taman, perbaikan pagar, dan renovasi tempat suci melalui APBD 2018.
Pantauan koran ini kemarin, kondisi Taman Kota Tabanan sudah memprihatinkan. Kini sudah gersang, dan bagian pasangan batu alam sudah banyak yang lepas.
Rencananya, taman kota ini akan diratakan menjadi bagian dari open stage. Gedung Mario juga saat ini sudah mulai dipasangi pagar pengaman proyek.
Sebanyak enam pekerja juga sedang membuat bangunan kayu dan tripleks sementara untuk tinggal para pekerja proyek.
”Baru seminggu memulai. Memasang pagar dan bedeng untuk 40-an buruh,” kata Hendro, salah satu pekerja ketika ditemui kemarin.
Rencana pemangkasan sejumlah program pembangunan fisik ini pun mendapat kecaman dari Bali Corruption Watch (BCW).
Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora menilai lebih baik, sejumlah anggaran di DPRD Tabanan, khususnya perjalanan dinas keluar daerah yang dipangkas untuk menutupi gaji dewan.
”Perjalanan dinas ke luar daerah anggota Dewan yang harus dirasionalisasi, bukan memangkas pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat,” kata Wirata.
Diketahui, di APBD 2017 ini, perjalanan dinas anggota DPRD Tabanan mencapai Rp 33 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp 30 miliar untuk perjalanan dinas ke luar daerah.
Saking besarnya anggaran perjalanan dinas ini, anggota DPRD Tabanan rata-rata melakukan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak tiga kali dalam sebulan.
Sekali jalan, umumnya tiga hari. Padahal, uang saku perjalanan dinas anggota DPRD Tabanan mencapai Rp2,3 juta per hari, atau Rp6,9 juta per tiga hari.
Dengan demikian, Rp20,7 juta setiap bulan masuk kantong. Kalau ketua dan wakil ketua DPRD Tabanan, uang saku perjalanan dinasnya lebih besar lagi, yaitu bisa mencapai Rp25,2 juta sebulan.
”Kalau sampai memangkas program yang dibutuhkan publik untuk kenaikan gaji anggota dewan, ini sangat memprihatinkan,” jelasnya.
Karena itu, sekali lagi, Wirata meminta anggota DPRD Tabanan untuk bisa menahan diri dalam menaikkan gajinya.
Anggota Dewan harus punya kepekaan ketika keuangan daerah minim, maka bisa belajar diet anggaran.
”Minimal anggota dewan menunda dalam menaikkan penghasilannya di tahun 2017 ini. Apakah dilakukan di tahun-tahun mendatang bila keuangan daerah memungkinkan,” pungkasnya.
