GIRI EMAS – Tiga keluarga yang menempati tanah milik Pemkab Buleleng dengan SHP Nomor 00001, digusur Polisi Pamong Praja.
Mereka hanya bisa pasrah melihat perabotan rumah tangganya diangkut ke dalam truk, dan dibawa ke Kantor Perbekel Giri Emas.
Ketiga keluarga itu masing-masing Ketut Sumadayasa, Made Ariasa, dan Kadek Widya. Ketiganya disebut tinggal di atas lahan milik Pemkab Buleleng, tepatnya di sebelah barat RS Pratama Giri Emas.
Penggusuran dilakukan karena di atas lahan itu akan dibangun pasar tradisional. Meski hanya bisa pasrah, salah satu keluarga berencana melawan penggusuran itu dan akan melaporkannya pada aparat kepolisian.
Warga yang menolak adalah Made Ariasa. Ia menempati rumah semi permanen di atas lahan seluas dua are. Ia mengaku sudah tinggal di lahan itu sejak tujuh tahun lalu.
Ariasa pun tahu bahwa dirinya tinggal bukan di atas lahan miliknya, melainkan di atas tanah negara.
“Saya tidak mau digusur. Ini lahan negara. Artinya setiap Warga Negara Indonesia berhak menempati. Saya akan proses ini ke ranah hukum,” tegasnya.
Perbekel Giri Emas, Wayan Sunarsa menyatakan langkah yang dilakukan Pol PP adalah permintaan dari desa.
Hal itu sesuai dengan surat tanggal 28 Februari 2018 yang dikirimkan pada Kasat Pol PP Buleleng.
Sunarsa menegaskan pihaknya tidak melakukan penggusuran, melainkan pengosongan tanah milik pemerintah dengan SHP 00001.
“Kami tidak menggusur. Kami hanya ingin agar tiga warga kami ini pindah ke belakang. Di sana masih ada lahan.
Nah, lahan yang ini mau digunakan untuk pasar tradisional. Kami sudah ajukan hak pinjam pakai,” kata Sunarsa.
Sunarsa juga menyebut ketiga keluarga itu bukan hanya pindah dengan tangan kosong. Mereka akan tetap mendapatkan hak meminjam lahan seluas dua are.
Tetapi lokasinya agak menjorok ke arah selatan. “Kami juga memberi mereka jatah masing-masing satu los untuk jualan di pasar, kalau pasarnya sudah jadi.
Kami sudah sosialisasikan ini. Kami juga berkali-kali undang mereka rapat, tapi tidak pernah hadir. Sulit sekali diajak komunikasi,” ujar Sunarsa.
