DENPASAR– Status Gunung Agung telah turun dari level IV (awas) ke level III (waspada). Radius bahaya dipatok sejauh 4 km dari puncak gunung.
Penurunan status tersebut membuat para pengungsi bersuka cita karena bisa kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun, masalah lain merebak ke permukaan.
Selain warga Dusun Kesimpar dan Temukus, Kecamatan Abang yang masih harus mengungsi setiap malam lantaran akses jalan jebol, banyak warga yang stres karena kehilangan pekerjaan serta hewan peliharaan mereka.
Berdasar informasi terakhir, hingga Minggu (11/3) pukul 18.00 masih tercatat pengungsi sejumlah 1.561 jiwa. Tersebar di 37 titik pengungsian.
Disinggung soal kondisi dan penanganan pengungsi, Gubernur Bali Made Mangku meminta Jawa Pos Radar Bali bertanya langsung kepada Bupati Karangasem.
“Ya saya kira tanyakan pada kabupaten Karangasem. Itu lokal banget sifatnya,” jawabnya ditanyai tentang keluhan masyarakat pengungsi kemarin.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suyasa yang baru dilantik, Selasa (13/3) memiliki pandangan berbeda.
Menurutnya Dinas Sosial Provinsi Bali harus turun langsung untuk menangani masalah atau tekanan stres (psikologis) yang mendera para pengungsi.
“Dinas sosial wajib mendampingi para pengungsi yang stres sudah jelas. Harus ada pendampingan. Dinas sosial yang paham dan mempunyai tugas itu,” ucapnya.
Dinas sosial sambung politisi Gerindra itu harus bekerja keras karena dampak erupsi Gunung Agung sangat luar biasa.
Imbuhnya, bagi pengungsi yang tidak punya pekerjaan (lahan pertanian dan ternak hilang atau terpaksa dijual) harus dibantu melalui program-program Pemprov Bali.
“Ada Simantri ada UPPO (unit pengolahan pupuk organik), pembuatan kompos, dan lain-lain. Itu yang harus digalakkan pemerintah. Karena erupsi sudah sangat berdampak sekali,” tandasnya.
Bantuan jangka pendek ungkapnya wajib berupa sembako. Namun bagi Suyasa masalah utama yang dihadapi masyarakat Karangasem adalah infrastruktur jalan dan air.
“Infrastruktur yang harus diutamakan di daerah Munti Gunung, Ban, Dukuh, Kubu, Pempatan, dan lain-lain. Mereka sampai membeli air.
Setelah itu baru pertanian dan peternakan yang rusak. Kami akan berusaha berkomunikasi dengan Ibu Bupati untuk segera mengatasi hal ini,” ungkapnya.
