DENPASAR – Kegiatan uji publik pasangan calon (paslon) Cagub/Cawagub Bali yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Udayana (FH Unud) memakan korban.
Meski tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi, namun Bawaslu Bali memberikan “kartu kuning” kepada salah satu guru besar FH Unud yang menjadi panelis, yakni Prof Made Subawa.
Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia mengatakan, peringatan itu ditujukan kepada Unud khususnya Fakultas Hukum sebagai institusi dan para panelis.
Dalam surat itu, kata Rudia, pihaknya ingin mengingatkan agar Unud lebih berhati-hati menggelar kegiatan semacam uji publik tersebut.
Dia menilai, kegiatan tersebut dikelola secara tidak profesional, sehingga tidak terkendali. Dari sisi moderator menurut Rudia seperti ada yang berbeda.
Panelis beralasan pendapat-pendapat yang tertuang di sana yang disampaikan lebih kepada kajian akademis. Tetapi itu tidak boleh.
“Walaupun itu kajian dari sisi akademis tidak boleh sampai ada hal-hal seolah-olah memberikan dukungan. Karena panelis itu adalah ASN,” paparnya.
Ditegaskan Rudia, yang dilakukan Bawaslu Bali adalah sebagai upaya cegah dini agar tidak terjadi pelanggaran pemilu.
Namun, pihaknya juga mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BEM FH Unud. “Lain kali untuk menghindari pelanggaran agar penyelenggara memperhatikan ketentuan yang berlaku,” tandas mantan wartawan itu.
Pria asal Karangasem itu mengungkapkan, pihaknya mengingatkan agar ke depan jika ingin melakukan kegiatan semacam harus betul-betul dilaksanaan secara profesional.
Apalagi, sensitifitas publik dalam Pilgub sangat tinggi. Peringatan itu, menurut dia, agar Unud, khususnya FH, secara institusi apalagi sebagai lembaga akademis tidak tercoreng namanya.
“Apalagi guru besar jangan sampai tercoreng namanya, atau citranya menjadi tidak bagus. Karena itu kami beri ruang mereka untuk melakukan klafirikasi,” tukasnya
Seperti diketahui, FH Unud menggelar uji publik Pilgub Bali 2018 bertema “Berebut Tahta Pulau Dewata” Jumat, 23 Maret silam.
Tiga panelis adalah Guru Besar Unud, yakni Prof Yohanes Usfunan (Guru Besar Hukum Tata Negara , Prof Made Subawa (Guru Besar Hukum Tata Negara),
dan Prof I Wayan P Windia (Guru Besar Hukum Adat). Bawaslu menilai pernyataan Prof Subawa saat itu dinilai menguntungkan paslon Koster – Ace karena memuji misi dan visi yang disampaikan Koster – Ace.
