MANGUPURA – Meski pengelolaan Terminal Mengwi sudah berpindah ke tangan pemerintah pusat namun fakta di lapangan pelayanan terhadap calon penumpang tak kunjung membaik.
Masih banyak bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ke Jawa yang tidak jelas jam keberangkatannya. Banyak penumpang merasa tertipu karena dijanjikan berangkat cepat tapi ngaret hingga berjam-jam.
Tidak hanya itu saja, sejumlah bus AKAP jurusan Banyuwangi – Jember – Lumajang nekat ngetem di luar terminal seluas 15 hektare itu.
Para awak bus dengan santai memarkir bus di pintu masuk sebelah barat yang berbatasan dengan Tabanan.
Alhasil, akses kendaraan terutama truk-truk yang keluar masuk melintas di depan terminal menjadi terganggu. Serta masih banyak lagi persoalan yang mendera penumpang terbesar di Bali itu.
“Jika sudah menyangkut pelayanan publik, di sini tidak semata bicara regulasi. Tapi, harus bicara sisi memberi pelayanan terbaik pada masyarakat.
Masyarakat yang masuk Terminal Mengwi berhak dan wajib mendapat pelayanan maksimal,” tandas Ketua Komisi III DPRD Badung, I Putu Alit Yandhinata.
Politikus asal Abiansemal ini menegaskan, Pemkab Badung memiliki kewajiban mengingatkan pemerintah provinsi dan pusat agar benar-benar memerhatikan kondisi di dalam terminal.
Sebab, meski diurus oleh pusat namun lokasi terminal berada di Badung. Bila terjadi sesuatu yang tidak baik, maka Kabupaten Badung akan terkena imbasnya.
Seperti diketahui, sesuai UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Terminal Mengwi tidak lagi menjadi hak milik Pemkab Badung, tapi diambil oleh Kementerian Perhubungan.
Menurut Alit, terminal sebagai salah satu tempat pelayanan publik selain aman juga harus nyaman. Rasa nyaman yang diberikan salah satunya yaitu memberikan kepastian pada penumpang kapan waktu pemberangkatan.
Apalagi, lanjut Alit, Terminal Mengwi adalah terminal tipe A alias terminal dengan tipe tertinggi di Bali.
“Inilah perlunya sinergi bersama untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Sekali lagi, ini menyangkut pelayanan publik. Maka pemerintah baik daerah maupun pusat harus serius,” tukas politisi PDI Perjuangan itu.
