NEGARA – Perairan Selat Bali yang memiliki jumlah ikan cukup banyak menjadi daerah perairan yang menarik nelayan lain.
Tidak hanya dari wilayah Jembrana dan Banyuwangi, nelayan dari jauh seperti Jawa Tengah dan sejumlah daerah Jawa Timur paling barat juga datang mencari ikan di Selat Bali.
Karena itu, nelayan perahu selerek atau purse seine dari Jembrana dan Banyuwangi, yang biasa mencari ikan di Selat Bali tersebut melakukan protes.
Kemarin ratusan nelayan berkumpul melakukan protes. Mereka menggunakan kantor Desa Pengambengan untuk menyampaikan aspirasi.
Hadir perwakilan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Himpunan Nelayan Seluruh indonesia (HNSI) Jembrana,
Satuan Pol Air Polres Jembrana, dan Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan Tangkap (Satker PSDKP) Pengambengan.
Pertemuan tersebut sempat berlangsung panas karena nelayan merasa protes yang disampaikan selama ini tidak pernah ada respons dari pihak terkait.
Padahal, dengan adanya kapal besar yang diperkirakan berbobot 100 GT dari berbagai daerah di pulau Jawa tersebut merugikan nelayan yang bisa beroperasi di Selat Bali.
Selain dengan kapal yang lebih besar dari nelayan Jembrana dan Banyuwangi, juga menggunakan rumpon sehingga membuat ikan sulit ditangkap.
Sebelum pertemuan ini, menurut Didik, salah seorang nelayan dari Pengambengan menyampaikan pernah mengatakan langsung pada Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti saat berkunjung ke Jembrana.
Harapannya, kapal dari luar wilayah Selat Bali ini harus diusir. “Sudah berulangkali kami sampaikan, tapi tidak ada kepastian,” ungkapnya.
Nelayan meminta ketegasan dari pihak terkait untuk mengusir nelayan selain dari Bali dan Banyuwangi.
Bahkan, nelayan mengancam akan bertindak sendiri agar tidak datang lagi jika pihak terkait tidak melakukan tindakan mengusir nelayan tersebut.
“Bila tidak ada ketegasan dari pihak terkait untuk mengusir kapal itu, maka nelayan sendiri yang akan berbuat,” ujar Nasirin, nelayan Pengambengan.
Pada akhir pertemuan sejumlah perwakilan yang hadir, membuat surat kesepakatan diantaranya Desa Pengambengan, HNSI, perwakilan nelayan Pengambengan dan Banyuwangi yang ditujukan ke Pol Air Muncar dan Pelabuhan Meneng, Banyuwangi.
Dalam surat tersebut, nelayan meminta agar kapal-kapal tersebut ditindak. Kasatpolair Polres Jembrana Iptu Eddy Waluyo juga mengharapkan agar para nelayan untuk tenang, tidak main hakim sendiri.
Apabila memang ada pelanggaran akan ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Anggota DPRD Jembrana asal Pengambengan Ferlinand Taufik tetap berharap para nelayan terutama yang di Pengambengan tetap tenang.
Politisi Hanura tersebut akan menyampaikan aspirasi ini ke DPRD Jembrana untuk ditindaklanjuti dengan melibatkan seluruh stakeholder yang terkait.