DENPASAR – 2.982.201 orang yang tercatat sebagai pemilih dalam Pilgub Bali 2018 diharapkan menggunakan hak pilihnya.
Pilih satu pasangan calon (paslon) sesuai hati nurani. Bila tidak punya pilihan, tetaplah masuk ke bilik suara coblos kedua paslon.
Fakta kecurangan yang terjadi dalam hajatan politik sebelumnya di Pulau Dewata membuat anggota DPD RI periode 2014-2019 Gede Pasek Suardika tak ingin masyarakat menjadi “korban”.
GPS – sapaan akrab Gede Pasek Suardika – menyebut hingga H-1 masih banyak masyarakat Bali yang masih kebingungan menentukan pilihan.
“Apakah ini karena faktor dua kandidat yang sama-sama bagus atau dua kandidat yang sama-sama dianggap kurang pas. Ini kan dua alasan yang sama.
Tapi, saya berharap jangan sampai golput. Datang saja. pilihannya adalah satu; pakai hati nurani. Daripada surat suara kosong pilih saja dua-duanya sehingga surat suara
tidak sah sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara tidak baik oleh pihak lain,” ucap politisi 48 tahun yang memulai karir di bidang jurnalistik itu.
Berdasar pantauannya sebagai alat kelengkapan negara (DPD RI) di Bali, GPS menaksir angka golput yang kemungkinan terjadi di Bali sama seperti provinsi lain, yakni berkisar antara 35 persen.
“Golput rata-rata 35 persen bahkan sampai 40 persen. Kondisi ini sangat rawan bila selisih suara kemenangan paslon kecil,” tandasnya.
Menariknya, GPS menyebut kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam Pilgub Bali 2018 cukup tinggi.
“Bali yang sudah maju ini saja, saya pernah punya pengalaman dalam pilkada ada (surat suara, red) yang dicobloskan sampai
jumlah suara di TPS 102 persen. Kan nggak mungkin? Tapi itu pernah terjadi di Bali. Artinya hal seperti itu bisa terjadi lagi,” bebernya.
Untuk mencegah hal tersebut, GPS mendorong masyarakat untuk tidak golput karena akan memberi celah kecurangan terjadi.
“Kalau nggak cocok dua-duanya sebaiknya jangan golput. Surat suara dipakai saja. Dibandingkan surat suara tidak dipakai. Ini bisa dipakai orang lain. Itu sudah terbukti terjadi di beberapa wilayah di Bali,” ulangnya.
Menariknya, anggota DPR RI periode 2009-2014 itu berkata bila masyarakat menilai kedua pasangan calon buruk, maka pilihlah yang terbaik di antara yang buruk.
