DENPASAR – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Denpasar resmi diumumkan kemarin (4/7) secara online.
Yang menarik, jalur khusus siswa kurang mampu ternyata tidak laku di Denpasar. Dari 12 SMP Negeri, hanya 2 sekolah yang jalur khusus siswa kurang mampu terpenuhi, yakni SMPN 2 dan SMPN 4 Denpasar.
Berdasar fakta ini, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra meminta Disdikpora Kota Denpasar kembali meneliti minimnya peminat siswa kurang mampu.
“Apakah benar, di Denpasar sudah tidak ada orang miskin? Atau jangan-jangan siswa miskin kesulitan mengurus administrasi pendaftaran, sehingga jalur miskin peminatnya sedikit,” ungkap Susruta.
Susruta berharap PPDB berdasar zonasi bisa dievaluasi kembali. Sebab, praktik di lapangan masih banyak dikeluhkan orang tua.
Banyak orang tua merantau ke Denpasar berasal dari kabupaten lain. Tentu Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki dari luar Denpasar meski tinggal di Denpasar.
Kondisi seperti itu membuat orang tua bingung. Kerja dan tinggal di Denpasar, tapi anak harus disekolahkan di kabupaten lain.
Apalagi, lanjut Susruta, jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP sangat timpang. Lulusan SD lebih dari 14 ribu siswa. Sedangkan daya tampung SMP hanya berkisar 3.000-an.
“Solusinya adalah menambah pembangunan sekolah atau ruang belajar baru. Selain itu, orang tua dari luar kota diberi kesempatan sekolah di Denpasar dengan syarat sejak kecil sekolah di Denpasar,” tukasnya.
DENPASAR – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP di Kota Denpasar resmi diumumkan kemarin (4/7) secara online.
Yang menarik, jalur khusus siswa kurang mampu ternyata tidak laku di Denpasar. Dari 12 SMP Negeri, hanya 2 sekolah yang jalur khusus siswa kurang mampu terpenuhi, yakni SMPN 2 dan SMPN 4 Denpasar.
Berdasar fakta ini, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Denpasar, AA Susruta Ngurah Putra meminta Disdikpora Kota Denpasar kembali meneliti minimnya peminat siswa kurang mampu.
“Apakah benar, di Denpasar sudah tidak ada orang miskin? Atau jangan-jangan siswa miskin kesulitan mengurus administrasi pendaftaran, sehingga jalur miskin peminatnya sedikit,” ungkap Susruta.
Susruta berharap PPDB berdasar zonasi bisa dievaluasi kembali. Sebab, praktik di lapangan masih banyak dikeluhkan orang tua.
Banyak orang tua merantau ke Denpasar berasal dari kabupaten lain. Tentu Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki dari luar Denpasar meski tinggal di Denpasar.
Kondisi seperti itu membuat orang tua bingung. Kerja dan tinggal di Denpasar, tapi anak harus disekolahkan di kabupaten lain.
Apalagi, lanjut Susruta, jumlah lulusan SD dengan daya tampung SMP sangat timpang. Lulusan SD lebih dari 14 ribu siswa. Sedangkan daya tampung SMP hanya berkisar 3.000-an.
“Solusinya adalah menambah pembangunan sekolah atau ruang belajar baru. Selain itu, orang tua dari luar kota diberi kesempatan sekolah di Denpasar dengan syarat sejak kecil sekolah di Denpasar,” tukasnya.
