DENPASAR – Kekerasan demi kekerasan yang terjadi di bumi Papua memaksa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kembali turun ke jalan.
Kamis pagi menjelang siang, mereka menggelar demonstrasi di depan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar.
Sedikitnya ada sembilan tuntutan yang. Yang pertama, AMP menuntut pemerintah memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa rakyat Papua.
Yang kedua, mereka menuntut agar pemerintah memberikan ruang demokrasi dan akses bagi jurnalis dan media nasional maupun internasional di West Papua.
Kemudian, PBB harus bertanggung jawab untuk meluruskan sejarah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dan proses aneksasi Papua Barat ke Indonesia.
Di samping itu, PBB juga dituntut harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan Bangsa West Papua yang dinyatakan telah merdeka pada tahun 1961, sesuai dengan hukum internasional.
Militer Indonesia, dalam hal ini TNI dan Polri baik organik maupun non organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat West Papua.
Aktifitas eksploitasi oleh semua perusahaan multi nasional dituntut untuk segera dihentikan.
Kemudian, negara Indonesia dan PBB harus bertanggung jawab atas kejahatan yang kemanusiaan di Papua Barat dan segera menangkap dan mengadili aktor kejahatan kemanusiaan.
Hentikan kriminalisasi dan diskriminalisasi terhadap mahasiswa dan rakyat West Papua. Dan yang terakhir mereka menuntut agar pemerintah memberikan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan menyampaikan pendapat yang merupakan hak setiap manusia tanpa terkecuali kepada mahasiswa dan rakyat Papua Barat.
“Kami akan terus melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan, penindasan dan pehisapan terhadap rakyat dan bangsa West Papua,” Kata Mefry Lokbere, Juru Bicara AMP di depan Konjen Amerika Serikat.
